Putus Asa Jika Trump Kembali Jadi Presiden, Palestina: Tuhan Tolong Kami

RAMALLAH, KOMPAS.com - Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan jika Donald Trump mendapatkan kemenangan lagi dalam pemilihan presiden AS mendatang, maka akan menjadi bencana bagi rakyatnya dan dunia pada umumnya.

Dalam komentar yang dibuat selama pertemuan dengan legislator Eropa pada Selasa (13/10/2020), Shtayyeh mengatakan bahwa 4 tahun terakhir pemerintahan Trump telah sangat merugikan Palestina.

"Jika kita akan hidup 4 tahun lagi dengan Presiden Trump, Tuhan tolong kami, Tuhan membantu Anda dan Tuhan membantu seluruh dunia," kata Shtayyeh seperti yang dilansir dari Al Jazeera pada Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Presiden Palestina Bertemu Presiden Kongres Yahudi Dunia, Apakah Normalisasi dengan Israel Jadi Bahasan?

Pernyataan Shtayyeh tersebut mengulangi komentar yang dia buat sehari sebelumnya dalam pidato virtual di Parlemen Eropa. Komentar tersebut juga ia unggah di halaman Facebook-nya.

"Jika hal-hal akan berubah di Amerika Serikat, saya pikir ini akan mencerminkan dirinya secara langsung pada hubungan Palestina-Israel," kata Shtayyeh, merujuk pada calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden, jika memenangkan pemilihan presiden, pada 3 November.

"Dan itu akan mencerminkan dirinya (Biden) juga pada hubungan bilateral Palestina-Amerika," tambahnya.

Baca juga: Kritik Palestina, Apakah Arab Saudi Akan Berdamai dengan Israel?

Trump dan konflik Israel-Palestina

Warga Palestina secara tradisional menahan diri untuk tidak mengambil posisi publik yang eksplisit dalam pemilihan presiden AS.

Komentar Shtayyeh mencerminkan rasa putus asa di pihak Palestina, setelah serangkaian langkah kontroversial oleh Washington, meliputi pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada akhir 2017, yang dilanjutkan dengan relokasi kedutaan di sana.

Pada saat itu, para pemimpin Palestina, yang melihat Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kota negara masa depan mereka, mengatakan AS tidak lagi menjadi perantara yang jujur dalam negosiasi.

Setelah itu, AS menutup kantor misi Organisasi Pembebasan Palestina di Washington, sebagai tanggapan atas penolakan Otoritas Palestina untuk mengadakan pembicaraan yang dipimpin AS dengan Israel.

Baca juga: PBB: Israel Hancurkan Lebih dari 500 Bangunan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza pada 2020

Trump juga memotong ratusan juta dollar bantuan AS untuk Palestina, dan awal tahun ini mengeluarkan apa yang disebut "rencana Timur Tengah", yang langsung ditolak oleh Palestina karena terlalu menguntungkan bagi sekutu setia AS, Israel.

Hal itu, memberikan bayangan aneksasi Israel atas petak besar Tepi Barat yang diduduki termasuk pemukiman ilegal Yahudi dan Lembah Jordan, serta memberi Israel perbatasan timur permanen di sepanjang Sungai Jordan.

Pemerintahan Trump juga mengatakan tidak lagi menganggap permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur ilegal. Artinya, dia membalikkan kebijakan AS selama beberapa dekade, sebuah langkah yang dikutuk oleh Palestina dan kelompok hak asasi manusia.

Baru-baru ini, pemerintahan Trump juga telah membujuk 2 negara Teluk Arab, Uni Emirat Arab dan Bahrain, untuk menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel, serta mendorong negara-negara Arab lainnya untuk mengikutinya.

Baca juga: Kemunduran Palestina Sejak Intifada Kedua pada Tahun 2000

Kesepakatan yang diumumkan pada Agustus dikecam oleh Palestina sebagai pengkhianatan berat oleh negara-negara Arab, yang semakin merusak upaya mereka untuk mencapai penentuan nasib sendiri.

Mereka juga melemahkan konsensus tradisional Arab bahwa pengakuan Israel hanya akan datang sebagai imbalan atas negara Palestina yang merdeka.

Untuk saat ini, mayoritas negara Arab mengatakan mereka tetap berkomitmen pada Inisiatif Perdamaian Arab, yang menyerukan penarikan penuh Israel dari wilayah Palestina yang diduduki setelah tahun 1967 dengan imbalan perdamaian dan hubungan yang terjalin sepenuhnya.

Baca juga: Dana Bantuan Semakin Turun, Pejabat Palestina Khawatir Itu Akibat Perjanjian Damai Negara Arab-Israel