Kematian Hakim Agung AS Bisa Picu Pertarungan Politik Paling Berisiko Trump-Biden

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Kematian Ruth Bader Ginsburg, Hakim Agung AS membuat ketidakpastian dalam pemilihan presiden yang sudah sangat stabil selama berbulan-bulan ini.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pasca meninggalnya Ginsburg berjanji untuk tidak menunda-nunda penggantian sosok Hakim Agung AS yang karismatik itu.

Melansir BBC, Senin (21/9/2020) Trump yang mengadakan kampanye di Carolina Utara, Sabtu (19/9/2020) kemarin mengatakan,

"Saya pikir (penggantinya) haruslah seorang wanita karena saya sebenarnya lebih suka wanita lebih banyak (berkecimpung) dibanding pria."

Menurut Washington Examiner, Trump juga mengatakan, "Penggantinya (Ginsburg) seorang wanita. Seseorang yang sangat berbakat, sangat brilian. Kami belum memilih siapa tapi sudah ada beberapa orang dalam daftar kami."

Sebelumnya, Trump juga memuji 2 hakim wanita yang bekerja di Pengadilan Banding Federal negeri itu sebagai pilihan yang paling memungkinkan.

Sementara itu, pihak Demokrat telah menentang keras pencalonan apa pun sebelum pemilihan presiden pada November mendatang.

Alasannya, Senat Republik sebelumnya pernah memblokir pilpres Demokrat Barack Obama untuk pengadilan tinggi AS pada 2016 dan melenggangkan Trump.

Pada Minggu (20/9/2020), Joe Biden yang berpidato di Constitutional Center di Philadelphia mengatakan bahwa rencana presiden Trump merupakan penyalahgunaan kekuasaan.

Baca juga: Trump Tak Mau Tunda Pemilihan Sosok Pengganti Hakim Agung AS

"Konstitusi Amerika Serikat memberikan kesempatan kepada warga Amerika untuk didengarkan, dan suara mereka harus didengar... mereka (pemerintahan Trump) harus menjelaskan, mereka tidak akan mendukung penyalahgunaan kekuasaan ini," kata Biden.

"Saya mengimbau kepada Senat Partai Republik itu, mohon ikuti hati nurani Anda, biarkan orang-orang berbicara, dinginkan api yang telah melanda negara kita," katanya.

"Jangan memberikan suara untuk mengonfirmasi siapa pun yang dicalonkan dalam situasi yang diciptakan Presiden Trump dan Senator McConnell."

Sementara Trump mencoba mengurutkan daftar nama calon pengganti Ginsburg, Biden berjanji bahwa jika dia memenangkan pemilihan presiden, calon yang diluncurkan Trump akan ditarik.

Dia juga berjanji akan berkonsultasi dengan senator dari kedua partai sebelum mengajukan pilihannya.

Dia menambahkan juga bahwa mengeluarkan nama-nama calon Mahkamah Agung yang potensial sekarang adalah keliru, karena hal itu dapat membuat beberapa calon hakim terkena serangan politik.

Janji Biden lainnya adalah, jika dia terpilih, dia akan memilih hakim agung dari kaum wanita keturunan Afro-Amerika dan itu akan menjadi yang pertama dalam sejarah pengadilan di Amerika.

Baca juga: Profil Ruth Bader Ginsburg, Hakim Agung Ternama AS yang Juga Pejuang Hak Perempuan

Apa pentingnya Mahkamah Agung AS?

Mengutip BBC, pengadilan tertinggi di AS sering kali menjadi institusi yang memberi keputusan akhir tentang Undang-undang yang sangat kontroversial, perselisihan antara negara bagian dan pemerintah federal, dan banding terakhir untuk menghentikan eksekusi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan telah memperluas pernikahan gay ke semua 50 negara bagian, mengizinkan larangan perjalanan Presiden Trump diberlakukan dan menunda rencana AS untuk mengurangi emisi karbon sementara banding diajukan.

Meninggalnya Ginsburg akan memicu pertarungan politik tentang siapa yang akan menggantikannya, memicu perdebatan tentang masa depan Mahkamah Agung menjelang pemilihan presiden November.

Donald Trump telah menunjuk dua hakim sejak menjabat, dan pengadilan Mahkamah Agung saat ini dipandang memiliki mayoritas konservatif 5-4 dalam banyak kasus.

Senat AS harus menyetujui hakim baru yang dicalonkan oleh presiden, dan pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell mengatakan pada Jumat malam bahwa jika seorang calon diajukan sebelum pemilihan umum, akan ada pemungutan suara atas pilihan Trump.

Namun penantang Trump dari partai Demokrat Joe Biden mengatakan, "Tidak ada keraguan - biar saya jelaskan - bahwa para pemilih harus memilih presiden dan presiden harus memilih keadilan untuk dipertimbangkan Senat."

Baca juga: Hakim Agung AS Ini Meninggal, Dampaknya ke Pertarungan Politik Trump dan Joe Biden

Sekarang, Gedung Putih tidak hanya akan dipertaruhkan pada bulan November, tetapi keseimbangan ideologis dari Mahkamah Agung juga dapat dipertaruhkan, menurut analis Anthony Zurcher.

Itu semua tergantung pada pilihan Presiden Trump dan partai Republik untuk langkah selanjutnya.

Mereka dapat mencoba untuk mengisi kursi sebelum akhir tahun, terlepas dari siapa yang memenangkan kursi kepresidenan pada pemilu bulan November, kemungkinan besar menggantikan ikon liberal dengan suara konservatif yang dapat diandalkan.

Atau mereka bisa menunggu dan menahan kursi kosong, sebagai 'hadiah' bagi pemilih konservatif, terutama evangelis yang melihat peluang untuk membatalkan hak aborsi, berkumpul di tempat pemungutan suara untuk presiden.

Mengisi kursi akan membuat marah Demokrat, yang akan mencatat bahwa Partai Republik menolak kesempatan mantan Presiden Barack Obama untuk mengisi kursi kosong pada tahun 2016 selama berbulan-bulan.

Di sisi lain, menunggu akan berisiko membiarkan calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden menunjuk pengganti Ginsburg pada 2021.

Dengan demikian, semua mengindikasikan Partai Republik akan mencoba pilihan pertama. 

Bagaimanapun, ini menciptakan pertarungan politik yang brutal dan berisiko tinggi, yang terjadi pada saat AS sudah penuh dengan perselisihan partisan dan tekanan psikologis.

Baca juga: Biden Sebut Langkah Trump Ganti Hakim Agung AS adalah Penyalahgunaan Kekuasaan