Kalau Punya Masalah dengan China, Apa yang Harus Dilakukan Sebuah Negara?

"Ketika Partai Komunis China (CCP) mencari sasaran komoditi, mereka mencari sasaran terhadap komoditas yang berpengaruh langsung pada kehidupan negara bersangkutan," ujar Emilia.

Baca juga: PBB Layangkan Surat Kritik untuk China Patuhi Hukum HAM Internasional

Bagaimana Norwegia bereaksi?

Dalam reaksinya, Norwegia mengatakan, mereka tidak akan meminta maaf atas keputusan yang diambil Komite Nobel namun membujuk China dengan cara lain.

Di tahun 2014, Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg memutuskan untuk tidak bertemu Dalai Lama, yang juga pernah mendapat hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1989.

Keputusan itu menandai untuk pertama kalinya seorang pemimpin Norwegia menolak bertemu dengan tokoh kemerdekaan Tibet tersebut..

Beijing memandang Dalai Lama sebagai tokoh separatis yang memperjuangkan kemerdekaan Tibet, tapi PM Solberg juga membantah jika ia melakukannya karena mendapat tekanan dari China.

"Kami tahu bahwa bila kami melakukannya, kami akan tetap dalam pembekuan hubungan lebih lama lagi," kata PM Solberg waktu itu.

Baca juga: Hadang Pengaruh China, Palau Minta AS Bangun Pangkalan Militer

Akhirnya setelah enam tahun, Norwegia bisa menormalkan hubungan kembali dengan China di tahun 2016 dengan kedua negara menandatangani pernyataan bersama.

Pernyataan itu mengakui bahwa Nobel Perdamaian 2010 menjadi sumber masalah dan pemerintah Norwegia menegaskan "komitmen kebijakan satu China" dan "kedaulatan dan integritas wilayah" China.

Mereka juga setuju untuk tidak mendukung tindakan yang bisa memengaruhi "kepentingan utama" China, istilah yang digunakan Beijing untuk menggambarkan berbagai hal, seperti penahanan masal warga Uighur di Xinjiang dan kebijakan yang semakin menekan di Hong Kong.

REUTERS/YANNIS BEHRAKIS via ABC INDONESIA Norwegia adalah salah satu negara yang mengalami pembekuan hubungan diplomatik dengan China.

Artinya, China bisa saja melakukan tindakan yang sama lagi di masa depan bila Hadiah Nobel diberikan kepada salah seorang pembangkang pemerintah.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi pernah ditanya mengenai kemungkinan tersebut ketika dia mengunjungi Norwegia bulan lalu.

"China selalu menolak semua usaha dari siapa saja untuk mempolitisir Hadiah Nobel Perdamaian dan campur tangan dalam urusan dalam negeri China," kata Wang kepada wartawan.

Baca juga: Desain Baru Paspor Taiwan: Membesarkan Taiwan, Menciutkan Republik China

Kebijakan "tekanan" dari China

Sebuah laporan baru yang dikeluarkan minggu ini oleh Australian Strategic Policy Institute (ASPI) merinci apa yang sebut "diplomasi tekanan" yang dilakukan Beijing terhadap negara lain dan perusahaan asing.

Lembaga konsultan itu mengatakan, Partai Komunis China menerapkan berbagai kebijakan menekan terhadap negara lain termasuk melakukan ancaman dan pembatasan di bidang perdagangan, turisme dan kontak diplomatik.

Penahanan tanpa alasan jelas, bahkan eksekusi mati terhadap warga asing di China termasuk bentuk tekanan yang disebut dalam laporan.

Pemerintah Australia sudah mengeluarkan peringatan perjalanan ke China bulan Juli dengan peringatan jika warga Australia bisa saja ditahan tanpa alasan jelas.

ASPI mengatakan, China menggunakan kebijakan "tekanan" sebanyak 152 kali sejak tahun 2010, terhadap 27 negara, termasuk Uni Eropa.