Facebook Tidak akan Menerima Permintaan Iklan Politik Sepekan Menjelang Pemilu AS

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Facebook Inc mengatakan pada Kamis (3/9/2020), bahwa pihaknya akan menerima permintaan iklan politik di platformnya, dalam sepekan sebelum Hari Pemilu AS pada 3 November.

Melansir Reuters pada Kamis, langkah Facebook tersebut adalah serangkaian langkah yang disebutnya sebagai rencana akhir untuk mengurangi risiko kesalahan informasi dan campur tangan pemilu.

Facebook juga mengatakan sedang menciptakan sebuah label untuk unggahan dari kandidat atau bentuk kampanye yang mencoba mengklaim kemenangan Pemilu sebelum waktu resmi pengumuman hasilnya.

Dalam sebuah wawancara di CBS News yang disiarkan pada Kamis, Kepala Eksekutif Facebook, Mark Zuckerberg mengatakan tentang langkah-langkah tersebut.

"Ini pasti akan berlaku untuk presiden (Trump) setelah kebijakan ini diberlakukan, dan itu akan berlaku untuk semua orang secara setara," ujar Zuckerberg.

Presiden Donald Trump mencalonkan diri untuk masa jabatan presiden periode kedua, menghadapi penantang dari Partai Demokrat Joe Biden.

Selain pemilihan presiden, ada juga pemilihan anggota kongres dan gubernur.

Baca juga: Gedung Putih Hentikan Laporan Keamanan Pemilu AS ke Kongres

Dalam unggahan Facebook yang mengumumkan perubahan tersebut, Zuckerberg mengatakan dia prihatin dengan tantangan unik yang akan dihadapi para pemilih tahun ini, karena pandemi virus corona, yang telah mendorong pemungutan suara melalui surat pos.

"Saya juga khawatir dengan bangsa kita yang begitu terpecah belah, dan hasil pemilu yang berpotensi memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk diselesaikan, akan ada peningkatan risiko kerusuhan sipil di seluruh negeri," ucapnya.

Zuckerberg sebelumnya membela keputusannya untuk mengizinkan percakapan politik bebas di Facebook, termasuk melalui iklan berbayar, yang dikecualikan oleh perusahaan dari program pengecekan fakta dengan mitra eksternal, termasuk Reuters.

Seorang juru bicara Facebook mengatakan kepada Reuters bahwa pengiklan politik dapat melanjutkan pembuatan iklan baru setelah Hari Pemilihan.

Twitter Inc tahun lalu melarang iklan politik, dan Alphabet Google membatasi cara pengiklan pemilu dapat menargetkan pemilih secara mikro.

Baca juga: Kalau Trump Nyinyir Lagi Saat Pemilu AS, Ini yang Akan Dilakukan Media Sosial

Facebook telah diserang kritikan, termasuk dari karyawannya sendiri, sejak mengizinkan beberapa unggahan yang menghasut dari Trump.

Unggahan menghasut yang melanggar kebijakan perusahaan itu tetap tidak tersentuh awal musim panas ini, termasuk yang berisi klaim menyesatkan tentang surat suara yang masuk.

Para ahli disinformasi juga telah memberikan peringatan, menyerukan kepada eksekutif Facebook, tentang klaim palsu dan teori konspirasi yang memungkinkan menyebar dalam skenario lebih luas, ketika informasi resmi pemilihan tidak segera tersedia pada malam pemilihan.

Dalam postingannya, Zuckerberg mengatakan bahwa ini bisa menjadi "periode klaim dan kontra-klaim yang intens karena penghitungan hasil akhir."

Tim kampanye Biden tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait kebijakan Facebook ini.

Baca juga: Facebook Tutup Akun Politisi India yang Sebarkan Ujaran Kebencian terhadap Rohingya

Sementara, dalam kampanye pada Kamis, Trump mengecam pengumuman Facebook yang menghentikan iklan berbau kampanye politik, sebagai tindakan pembungkaman.

"Ketika jutaan pemilih akan membuat keputusan mereka, presiden akan dibungkam oleh Mafia Lembah Silikon," kata Samantha Zager, seorang Juru bicara kampanye Trump.

Grup digital Demokrat, Acronym, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah Facebook sama dengan memutuskan untuk "memberikan skala pemilu kepada mereka yang memiliki pengikut terbesar di Facebook, dan itu termasuk Presiden Trump dan media sayap kanan yang melayaninya."

Facebook, jaringan sosial terbesar di dunia, akan terus mengizinkan kampanye dan lainnya menjalankan iklan politik yang sudah ada di sistem, dan akan mengizinkan mereka untuk mengubah jumlah pengeluaran dan penargetan pengguna.

Namun, akan memblokir penyesuaian pada konten atau desain iklan selama masa seminggu hingga hari pelaksanaan Pemilu AS 2020.

Baca juga: Ditekan Pemerintah, Facebook Blokir Grup yang Kritik Monarki Thailand

Ancaman dalam negeri, luar negeri

Zuckerberg mengatakan Facebook "semakin melihat upaya untuk merusak legitimasi pemilu kami dari dalam perbatasan kami sendiri" di samping kampanye pengaruh asing.

Pengaruh asing yang ia maksud, seperti yang ditetapkan oleh badan intelijen AS, dan Rusia dianggap telah ikut campur dalam pemungutan suara 2016, meski Moskwa telah membantah tuduhan tersebut.

Selanjutnya ia mengatakan untuk mengatasi ancaman itu, Facebook akan melabeli setiap unggahan yang berusaha mendelegitimasi hasil pemilu.

Perusahaan juga akan memperluas kriteria untuk konten yang akan dihapus, meliputi kriteria yang dianggap sebagai penindasan pemilih dan akan menghapus unggahan dengan informasi yang salah tentang Covid-19.

Selain itu, informasi yang salah tentang pemungutan suara, yang menurut Zuckerberg dapat digunakan untuk menakut-nakuti orang agar tidak menggunakan hak pilih mereka.

Baca juga: Facebook Hapus Lagi Konten Palsu Trump Soal Covid-19