Di Tengah Ketidakpercayaan Warga pada China, Hong Kong Gelar Tes Covid-19 Massal

HONG KONG, KOMPAS.com – Hong Kong mulai menggelar tes Covid-19 massal pada Selasa (1/8/2020) di tengah meroketnya temuan kasus virus corona terbaru.

Namun penerapan undang-undang (UU) keamanan nasional membuat sebagian warga Hong Kong tidak mempercayai pengetesan massal tersebut sebagaimana dilansir dari AFP.

Pada akhir Juni, jumlah kasus virus corona di Hong Kong melonjak. Hal itu membuat otoritas Hong Kong berinisiatif untuk kembali menegakkan aturan pembatasan sosial.

Selain itu, otoritas Hong Kong juga berencana menggelar tes massal kepada sleuruh warganya.

Namun, rencana tes massal terhambat karena berbagai hal dan baru terlaksana sekarang.

Sejak pemerintah membuka pendaftaran tes massal pada Sabtu (29/8/2020), baru ada 510.000 pendaftar dari jumlah penduduk sekitar 7,5 juta jiwa.

Baca juga: Peringati Satu Tahun Kekerasan Polisi, Sejumlah Warga Hong Kong Beraksi di Mal

Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengatakan sebanyak 10.000 orang, termasuk pejabat pemerintah, dites pada Selasa.

"Ini akan membantu Hong Kong keluar dari pandemi tanpa cedera dan kondusif untuk dimulainya kembali aktivitas sehari-hari," kata dia kepada wartawan.

Para ahli kesehatan menyarankan pemerintah agar mengetes setidaknya 5 juta orang untuk mengungkap kasus virus corona yang masih tersembunyi.

Hong Kong telah mencatat lebih dari 4.800 kasus virus corona sejak pertama kali merebak kota itu pada akhir Januari.

Sekitar 75 persen dari kasus tersebut terdeteksi sejak awal Juli.

Salah satu warga, Winnie Chan, mengatakan kepada AFP bahwa dia secara sukarela ikut tes massal yang digelar oleh pemerintah.

"Saya yakin dan saya mendukung kebijakan pemerintah,” kata ibu berusia sekitar 30 tahun tersebut.

Baca juga: China Balas AS dengan Menangguhkan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dengan Hong Kong

Sementara itu ada sejumlah warga yang tidak berencana mengikuti tes Covid-19 tersebut.

"Saya pikir ini hanya membuang-buang waktu. Pemerintah tidak dapat meyakinkan saya dalam efektivitas program pengetesan," kata Emily Li kepada AFP.

Radikal anti-China

Otoritas Hong Kong sebenarnya berinisiatif melacak jumlah kasus virus corona yang sebenarnya di kota itu dengan menggelar tes massal.

Namun keterlibatan China daratan membuat warga Hong Kong skeptis dan takut kalau-kalau semakin diawasi dengan data biometrik jika mengikuti tes tersebut.

Beberapa ahli kesehatan terkemuka Hong Kong mempertanyakan kemanjuran program pengujian massal itu.

Mereka menyatakan pemantauan yang lebih terfokus terhadap komunitas berisiko dan rentan akan lebih baik.

Mereka juga menyuarakan kekhawatiran bahwa pengujian secara massal justru dapat semakin menyebarkan virus di Hong Kong.

Pasalnya, saat ini otoritas Hong Kong melarang pertemuan lebih dari dua orang di ruang publik.

Sekelompok politikus dan anggota parlemen pro-demokrasi, termasuk aktivis terkemuka Joshua Wong, meminta publik untuk memboikot pengetesan tersebut.

Baca juga: Pemerintah AS Menangguhkan Perjanjian Ekstradisi dengan Hong Kong karena Khawatir Intervensi China

Mereka menyuarakan kekhawatiran pengambilan DNA secara massal dan kekhawatiran Hong Kong mungkin menerapkan sistem kode kesehatan wajib seperti yang diterapkan di China daratan.

Pemerintah Hong Kong telah berulang kali menepis kekhawatiran itu.

Merkea menyangkal tuduhan mengambil DNA warga dan berkeras bahwa tidak ada tes yang akan dilakukan di laboratorium China daratan.

Lam sebelumnya mengecam mereka yang menentang pengetesan sebagai anggota aktif anti-Beijing atau anti-pemerintah.

Dia menuduh mereka bahkan tidak mau menyisihkan waktunya untuk menyelesaikan masalah dan memicu konfrontasi ketika menyangkut masalah kesehatan masyarakat.

Baca juga: Khawatir jadi Mata-mata China, Taiwan Perketat Warga Hong Kong yang Masuk

Kantor Urusan Hong Kong dan Makau menyebut mereka yang menentang pengetesan sebagai radikal anti-China.

Pekan lalu Lam juga memberhentikan dokter yang menyangsikan kemanjuran pengetesan di seluruh kota karena bermuatan politik.

Pemberhentian itu memicu kemarahan para petugas medis.

Beberapa dokter yang menyampaikan keprihatinan adalah ahli epidemiologi top yang telah membantu pemerintah memerangi virus.