Lithuania Ajukan 118 Daftar Penerima Sanksi untuk Orang yang Terlibat dalam Kecurangan dan Kekerasan di Belarusia

Kompas.com - 26/08/2020, 22:53 WIB
Aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh, saat memprotes hasil pemilu Belarusia di ibu kota Minsk, Selasa (11/8/2020). Para demonstran menentang kemenangan Presiden Alexander Lukashenko, yang dijuluki diktator terakhir Eropa dan berkuasa sejak 1994. REUTERS/VASILY FEDOSENKOAksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh, saat memprotes hasil pemilu Belarusia di ibu kota Minsk, Selasa (11/8/2020). Para demonstran menentang kemenangan Presiden Alexander Lukashenko, yang dijuluki diktator terakhir Eropa dan berkuasa sejak 1994.

VILNIUS, KOMPAS.com - Anggota Uni Eropa, Lithuania mengajukan pada Rabu (26/8/2020), daftar yang dianggapnya bertanggung jawab atas kecurangan dan kekerasan terhadap aksi unjuk rasa damai.

Sementara Uni Eropa masih mempertimbangkan siapa pihak di Belarusia yang harus dijatuhi sanksi atas dugaan penipuan pemilu dan kebrutalan polisi.

Menurut laporan dari ABC News pada Rabu (26/8/2020), pihak yang masuk dalam daftar itu, di antaranya adalah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, pemimpin otoriter negara itu selama 26 tahun.

Hasil resmi pemilihan presiden 9 Agustus memberi Lukashenko masa jabatan ke-6 dengan 80 persen suara, hasil yang ditolak oleh aktivis oposisi dan dipertanyakan Uni Eropa.

Baca juga: Bubarkan Demo Belarus, Lukashenko Todong Senapan ke Massa

Kementerian Luar Negeri Lithuania mengusulkan sanksi terhadap 118 orang yang diduga terlibat dalam tindakan brutal terhadap pengunjuk rasa yang menuntut pengunduran diri Lukashenko.

Tiga puluh dari mereka diduga melakukan kecurangan di Belarus.

Menurut Baltic News Service, yang mengutip kata Menteri Luar Negeri Lithuania, Linas Linkevicius mengatakan bahwa, daftar itu mencakup orang-orang yang bertanggung jawab atas "penggunaan kekerasan dan, mungkin bahkan kejahatan terhadap warganya".

Linkevicius mengatakan bahwa dalam daftar tersebut adalah anggota kepolisian khusus Belarusia, dinas rahasia Belarusia, kantor kejaksaan dan komisi pemilihan negara itu.

Baca juga: Ricuh Pilpres Belarus, Lukashenko Perintahkan Militer Siap Tempur di Perbatasan

“Setidaknya orang-orang itu tidak akan bisa datang ke sini untuk berbelanja setelah memukuli orang di rumah,” kata Linkevicius.

Daftar tersebut akan ditinjau oleh Menteri Dalam Negeri, Lithuania Rita Tamasuniene, yang memegang kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian sanksi.

Jika disetujui, individu yang terkena sanksi akan dilarang memasuki negara tetangga Lithuania, yang berada di utara Belarusia.

Seorang juru bicara Kementerian Dalam Negeri mengatakan kepada The Associated Press bahwa daftar sanksi akan ditandatangani "dalam beberapa hari."

Baca juga: Oposisi Belarus: Tak akan Calonkan Diri Jika Digelar Pemilu Baru

Para pemimpin Uni Eropa mengatakan mereka sedang mempersiapkan daftar orang Belarusia yang menghadapi sanksi atas penipuan suara dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa.

Para menteri luar negeri Uni Eropa berencana untuk membahas masalah ini selama pertemuan 2 hari informal di Berlin mulai Kamis (27/8/2020).

Keputusan diharapkan paling cepat keluar pada September.

Orang-orang dalam daftar sanksi UE akan dilarang memasuki 27 negara anggota blok itu dan aset mereka dibekukan.

Baca juga: Uni Eropa Tolak Kemenangan Lukashenko, Sanksi ke Belarus Segera Berlaku

Belarusia bukan anggota UE.

Lituania, negara Uni Eropa yang relatif kecil, telah memainkan peran utama ketika protes di Belarusia terjadi dengan memberikan perlindungan kepada kandidat oposisi Sviatlana Tsikhanouskaya.

Hasil pemilu resmi memberi Tsikhanouskaya, mantan guru bahasa Inggris dan istri seorang blogger yang dipenjara memiliki 10 persen suara.

Dua negara Baltik lainnya dan anggota UE, Latvia dan Estonia, juga sedang menyusun daftar sanksi yang akan melarang pejabat Belarus memasuki wilayah mereka.

Baca juga: Oposisi Belarus: Rezim Presiden Alexander Lukashenko Bakal Jatuh dalam 2 Pekan

Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkevics mengatakan, pemerintahnya sedang berkoordinasi dengan Lithuania dan Estonia, menurut agensi BNS.

“Tujuan kami adalah sanksi Uni Eropa,” kata Rinkevics.

"Kami mengambil jalan ini untuk mengirimkan sinyal yang jelas bahwa kami tidak ingin melihat sejumlah pejabat di negara kami dan (kami) juga mendesak UE untuk bekerja lebih cepat," ujar Rinkevics.


Sumber ABC News
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X