Ricuh Pilpres Belarus, Lukashenko Perintahkan Militer Siap Tempur di Perbatasan

MINSK, KOMPAS.com - Diktator Belarus Alexander Lukashenko pada Sabtu (22/8/2020) memerintahkan Menteri Pertahanannya untuk mengambil "aturan ketat", guna mempertahankan perbatasan negara itu.

Perintah itu dkeluarkan Lukashenko seiring maraknya kerusuhan akibat protes massal yang menentang klaim kemenangannya di pemilihan presiden (pilpres) Belarus.

Pemimpin otoriter berusia 65 tahun itu mengatakan, dia memenangkan masa jabatan keenamnya dengan 80 persen suara pada pemilihan yang digelar 9 Agustus.

Baca juga: Oposisi Belarus: Tak akan Calonkan Diri Jika Digelar Pemilu Baru

Lukashenko mengeluarkan perintah ke Menhan Belarus saat memeriksa unit militer di Grodno dekat perbatasan Belarus-Polandia, menurut layanan pers presiden yang dikutip kantor berita AFP.

Lukashenko mengecam protes massal yang marak terjadi belakangan ini. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu ditunggangi negara-negara Barat, dan ia memerintahkan tentara mempertahankan Belarus bagian barat yang disebutnya sebagai "mutiara".

"Ini melibatkan pengambilan tindakan paling ketat untuk melindungi integritas teritorial negara kita," ujar Lukashenko dikutip dari AFP.

Baca juga: Uni Eropa Tolak Kemenangan Lukashenko, Sanksi ke Belarus Segera Berlaku

Kunjungannya dilakukan jelang latihan militer skala besar, yang direncanakan di wilayah Grodno selama 28-31 Agustus.

Ia berkata, NATO di Polandia dan Lithuania "bergerak secara serius" di dekat perbatasan dengan Belarus, dan memerintahkan pasukannya siap tempur.

Presiden Lithuania Gitanas Nauseda membantah tuduhan itu kemarin.

"Rezim itu berusaha mengalihkan perhatian dari masalah internal Belarus dengan cara apa pun, dengan pernyataan yang sama sekali tidak berdasar tentang ancaman eksternal imajiner," ucap Nauseda saat dihubungi AFP.

Kementerian Luar Negeri Lithuania di hari yang sama juga mengumumkan, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Stephen Begun akan mengunjungi Lithuania dan Rusia minggu depan, guna membicarakan dampak pemilu Belarus.

Baca juga: Oposisi Belarus: Rezim Presiden Alexander Lukashenko Bakal Jatuh dalam 2 Pekan

Protes massal

Massa penentang Lukashenko melakukan mogok massal dan demonstrasi terbesar dalam sejarah negara pecahan Uni Soviet itu. Mereka menuntut pilpres diulang dan Lukashenko mundur.

Lebih dari 100.000 orang turun ke jalanan di ibu kota Minsk dan kota-kota lain di Belarus akhir pekan lalu, untuk menuntut pengunduran diri Lukashenko.

Pekan ini Uni Eropa menolak hasil pilpres, dan berjanji akan mengenakan sanksi ke orang-orang di balik kecurangan pilpres dan yang menindak demonstran dengan kasar.

Sementara itu pihak berwenang Belarus telah membuka penyelidikan kriminal ke Dewan Koordinasi oposisi, yang anggotanya sedang mengupayakan pemilihan baru dan transisi kekuasaan secara damai.

Baca juga: Pilpres Belarus Rusuh, Viral Video Jeritan Demonstran yang Disiksa di Tahanan

Lukashenko menolak usulan pilpres ulang dan tidak mau mundur. Sebaliknya, ia menuduh oposisi berusaha merebut kekuasaan.

Pada Jumat (21/8/2020) ia berjanji untuk "menyelesaikan masalah" dari demonstrasi besar ini.

Svetlana Tikhanovskaya selaku oposisi Lukashenko yang sedang diasingkan di Lithuania pekan ini mengatakan, Belarus "tidak akan pernah menerima kepemimpinan seperti ini lagi", setelah tindakan keras yang dilakukan ke massa demo pasca-pemilu.

Baca juga: 10 Hari Beruntun Demo di Belarus, Uni Eropa ke Putin: Buka Dialog