Uni Eropa Tolak Kemenangan Lukashenko, Sanksi ke Belarus Segera Berlaku

MINSK, KOMPAS.com - Uni Eropa pada Rabu (19/8/2020) tidak mengakui kemenangan Alexander Lukashenko dalam pemilihan presiden (pilpres) Belarus.

Selain itu, Uni Eropa juga akan segera mengenakan sanksi ke negara yang beribu kota di Minsk tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Eropa Charles Michel dalam konferensi video darurat yang dikutip kantor berita AFP.

Baca juga: Oposisi Belarus: Rezim Presiden Alexander Lukashenko Bakal Jatuh dalam 2 Pekan

Ia mengatakan, Uni Eropa akan segera mengenakan sanksi terhadap "banyak" orang yang bertanggung jawab atas kecurangan dan penindasan dengan kekerasan, terkait demonstrasi di negara pecahan Uni Soviet itu.

Para demonstran membanjiri jalanan kota-kota Belarus sejak pilpres digelar pada 9 Agustus. Mereka meminta Lukashenko mundur, setelah dia mengklaim menang dengan 80 persen suara untuk menduduki masa jabatan keenamnya.

Kemudian pada Rabu (19/8/2020), para pengunjuk rasa menuju pusat kota Minsk di tengah hujan, untuk ramai-ramai meneriakkan "Pergilah Lukashenko!"

Unjuk rasa besar-besaran juga terjadi pada Minggu (16/8/2020).

Baca juga: 10 Hari Beruntun Demo di Belarus, Uni Eropa ke Putin: Buka Dialog

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan kepada wartawan, bahwa Uni Eropa menolak hasil pilpres karena "tidak bebas atau tidak adil".

Sebelumnya, Svetlana Tikhanovskaya capres yang merupakan pemula politik berusia 37 tahun pada Rabu mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk tidak mengakui hasil pilpres yang menurutnya "curang" itu.

Ia mengklaim kemenangan dirinya, lalu melarikan diri ke negara tetangga Lithuania saat situasi tak kondusif.

Sementara itu para pemimpin negara-negara Barat termasuk Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Merkel, pekan ini meminta Rusia yang merupakan sekutu dekat Lukashenko untuk mendorong pembicaraan antara pihak berwenang dan oposisi.

Baca juga: Rusia Siap Kerahkan Bantuan Militer ke Belarus jika Diperlukan

Namun hubungan Minsk dengan Moskwa mendingin dalam beberapa tahun terakhir, setelah Lukashenko menolak upaya Presiden Rusia Vladimir Putin mengintegrasikan kedua negara.

Jelang pilpres Belarus, Lukashenko menuduh Kremlin mengirim tentara bayaran ke Minsk untuk mengompori oposisi.

Lukashenko yang dijuluki "diktator terakhir di Eropa", menolak mundur atau mengadakan pemilihan baru, dan sebaliknya menuduh oposisi berusaha "merebut kekuasaan".

Klaim kemenangan Lukashenko memicu demo terbesar di Belarus sejak merdeka dengan pecahnya Uni Soviet pada 1991.