Anggota Hezbollah Bersalah Atas Pembunuhan Rafic Hariri, Mantan PM Lebanon 2005 Silam

Pengeboman tersebut memicu protes massa yang mengusir pasukan Suriah dari Lebanon setelah 3 dekade.

Namun, pengadilan mengatakan tidak ada cukup bukti untuk mengaitkan Damaskus dengan kejahatan tersebut.

"Suriah dan Hezbollah mungkin memiliki motif untuk melenyapkan Hariri dan sekutu politiknya, namun tidak ada bukti bahwa kepemimpinan Hezbollah terlibat dalam pembunuhan Hariri dan tidak ada bukti langsung keterlibatan Suriah," kata Re.

Sidang ini dibuka dengan hening selama 1 menit untuk mendoakan para korban ledakan terpisah yang meluluhlantakkan Beirut 2 pekan lalu, yang menewaskan 177 orang.

Vonis awalnya dijadwalkan pada 7 Agustus tetapi ditunda karena ledakan tersebut.

Hakim Re meminta pengadilan untuk melakukan "keheningan satu menit untuk mengingat para korban bencana tersebut, mereka yang kehilangan nyawa, mereka yang cacat atau terluka, keluarga mereka, siapa pun yang menjadi tunawisma".

Baca juga: Menlu Arab Saudi: Perbuatan Hezbollah Khawatirkan Semua Orang

Ketegangan politik

Jaksa penuntut mengatakan selama persidangan bahwa Hariri dibunuh karena dia dianggap sebagai "ancaman berat" bagi kendali Suriah atas negara itu, yang bersekutu dengan Arab Saudi dan Amerika Serikat.

Hariri ini adalah perdana menteri Sunni Lebanon sampai dirinya mengundurkan diri pada 2004, di atas peran Suriah sebagai perantara kekuasaan di negara itu.

Para pengamat telah menyuarakan kekhawatiran tentang putusan hakim PBB tersebut, dengan cara apa pun, dapat memicu kekerasan di jalan-jalan di Lebanon ketika putusan itu diumumkan.

Vonis pada Selasa itu datang ketika ribuan penduduk Beirut telah menyatakan kemarahan kepada pihak pemerintahan karena ledakan besar di pelabuhan Beirut pekan lalu itu, yang dipicu oleh kebakaran gudang pelabuhan yang berisi amonium nitrat dalam jumlah besar.

Bencana tersebut menyebabkan pengunduran diri pemerintah Lebanon dan memperparah krisis ekonomi di Lebanon.

Pengadilan internasional yang dibentuk Dewan Keamanan PBB pada 2007 ini adalah pengadilan internasional pertama di dunia yang bertujuan untuk menyelidiki kasus-kasus kejahatan teroris.

Pengadilan sudah dibuka pada 2009, meski pun persidangan itu baru secara resmi dimulai pada 2014.

Pembentukan pengadilan ini menelan biaya setidaknya 600 juta dollar AS (Rp 8,9 triliun) untuk beroperasi.

Baca juga: Benarkah Hezbollah Tidak Terlibat dalam Ledakan Dahsyat di Lebanon?