DPR AS Siapkan Aturan untuk Jerat China dengan Sanksi

Kompas.com - 02/07/2020, 16:24 WIB
Polisi memajang spanduk pengumuman publik yang menunjukkan peringatan kepada pengunjuk rasa di Causeway Bay sebelum pawai serah terima tahunan di Hong Kong, Rabu (1/7/2020). Hong Kong menandai peringatan 23 tahun penyerahannya ke Cina pada tahun 1997, dan hanya satu hari setelah Cina memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang menindak protes di wilayah tersebut. AP News/Vincent YuPolisi memajang spanduk pengumuman publik yang menunjukkan peringatan kepada pengunjuk rasa di Causeway Bay sebelum pawai serah terima tahunan di Hong Kong, Rabu (1/7/2020). Hong Kong menandai peringatan 23 tahun penyerahannya ke Cina pada tahun 1997, dan hanya satu hari setelah Cina memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang menindak protes di wilayah tersebut.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - DPR AS telah sepakat pada Rabu , untuk menyusun formula yang memberikan sanksi berat kepada pejabat China dan polisi Hong Kong setelah Beijing memberlakukan UU Keamanan Nasional.

House of Representatives langsung mengesahkan aturan itu setelah Senat meloloskannya pekan lalu, sehari setelah kepolisian Hong Kong menangkap ratusan pengnjuk rasa.

Karena adanya masalah teknis, Senat harus melakukan voting ulang. Senator Chris Van Hollen, salah satu penggagas RUU tersebut menyatakan, pengambilan suara bakal digelar Kamis (2/7/2020), dilansir AFP.

Ketua DPR AS, Nancy Pelosi mengatakan, hal yang paling memprihatinkan dari kasus UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong adalah rezim pemerintah China bertindak dengan semena-mena mengerdilkan demokrasi yang berlindung dalam impunitas hukum.

"Jika tidak ada yang berbicara tentang masalah penegakan hak asasi manusia di China karena kepentingan komersial, maka kita kehilangan semua otoritas moral untuk berbicara tentang hak asasi manusia di tempat mana pun di dunia," ujar politikus Partai Demokrat yang telah lama menjadi pendukung HAM di China.

Presiden AS, Donald Trump belum memberikan pernyataan akan menandatangani RUU itu, tapi ada indikasi bahwa pihaknya mencari langkah alternatif.

Baca juga: Inggris dan Australia Tawarkan Kewarganegaraan untuk Hong Kong

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengisyaratkan bahwa pemerintahan Trump akan berbuat lebih banyak untuk menghukum China dengan mengurangi hak istimewa Hong Kong.

"Trump ingin memastikan, dengan sedikit pengecualian, bahwa Hong Kong diperlakukan seperti daratan China karena itulah cara presiden Xi Jinping," kata Pompeo kepada wartawan.

Tahun lalu, Trump secara terbuka menyatakan ragu menandatangani RUU untuk melindungi hak-hak Hong Kong, yang di dalamnya juga akan memberikan sanksi terhadap pejabat China karena melanggar otonomi kota.

Berbeda dengan tindakan sebelumnya, di dalam UU keamanan nasional yang baru memberikan mandatori sanksi, yang membatasi kemampuan Trump untuk membebaskan Hong Kong.

Halaman:

Sumber AFP
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X