Hari Ini dalam Sejarah: Serah Terima Hong Kong dari Inggris ke China

HONG KONG, KOMPAS.com - Pada 30 Juni tengah malam hingga 1 Juli 1997, terjadi upacara serah terima Hong Kong dari Inggris ke China.

Serah terima ini menandakan berakhirnya 156 tahun kekuasaan Inggris di wilayah itu.

Usai resmi dikembalikan ke China, koloni itu menjadi Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) di bawah bendera Republik Rakyat China.

Baca juga: UU Keamanan Nasional Disahkan China, Partai Demokrat Hong Kong Bubar

Upacara penyerahan ini juga menjadi puncak transisi selama 13 tahun yang diprakarsai oleh Deklarasi Bersama Sino-Inggris, dan ditandatangani kepala pemerintahan kedua negara pada Desember 1984.

Secara tertulis perjanjian itu menetapkan HKSAR di bawah pemerintahan China akan memiliki otonomi tingkat tinggi, kecuali dalam hal hubungan internasional dan pertahanan.

Sistem sosial, perekonomian, dan gaya hidup di Hong Kong dijanjikan tidak berubah selama 50 tahun sejak 1997. Artinya, perjanjian ini berlaku sampai 2047.

Namun banyak pengamat yang ragu China akan memegang teguh janjinya menerapkan "Satu Negara Dua Sistem", dan saat itu sudah dikhawatirkan China dapat tiba-tiba membatasi hak dan kebebasan rakyat Hong Kong.

Baca juga: China Sahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong yang Kontroversial

Britania Raya mengakuisisi Pulau Hong Kong dari China pada 1842, ketika Perjanjian Nanking ditandatangani pada akhir Perang Candu pertama (1839-1842).

Kemudian setelah komunis mengambil alih kekuasaan di China pada 1949, Hong Kong menjadi tempat perlindungan bagi ratusan ribu pengungsi yang melarikan diri dari pemerintahan komunis.

Lalu berpuluh-puluh tahun berikutnya, pemerintah Negeri "Panda" bersikeras penjanjian yang memberi kedaulatan Inggris atas Hong Kong tidak sah.

Kerja sama China-Inggris selama periode transisi juga kian memburuk setelah penunjukan Chris Patten pada 1992, sebagai gubernur kolonial terakhir Hong Kong.

Patten dengan berani melawan praktik masa lalu, dengan menginisiasi serangkaian reformasi politik untuk memberikan rakyat Hong Kong suara lebih besar dalam pemerintahan melalui pemilihan demokratis untuk Dewan Legislatif (LegCo).

Baca juga: Awasi UU Keamanan Nasional, China Akan Bentuk Badan Khusus di Hong Kong

Beijing berusaha menghalangi reformasi Patten, dan menyebutnya sebagai pengkhianatan janji London.

Britania Raya sebelumnya berjanji mengelola transisi itu sebagai latihan, dengan Hong Kong tidak memiliki suara sendiri.

Ketika Partai Demokrat Hong Kong yang dipimpin pengacara Martin Lee mengalahkan politisi pro-Beijing dalam pemilihan LegCo 1995, Beijing mengecam Patten dan mulai menyusun strategi untuk kembali memperkuat pengaruhnya.