AS Tuding Huawei Didukung Militer China

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Departemen Pertahanan AS mengatakan 20 perusahaan besar asal China, termasuk Huawei, dimiliki atau disokong oleh militer China.

Daftar tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh media AS, mencantumkan perusahaan CCTV China Hikvision, China Telecoms, China Mobile dan AVIC.

Hal itu bisa menjadi dasar penetapan sanksi keuangan baru AS terhadap perusahaan-perusahaan itu.

Baca juga: Trump: Perusahaan AS Bisa Berdagang Lagi dengan Huawei

Daftar ini keluar seiring dengan tekanan AS pada negara-negara lain, termasuk Inggris, untuk melarang Huawei karena alasan keamanan nasional.

BBC memahami bahwa daftar tersebut diterbitkan untuk memberi informasi pada komite kongres, pebisnis AS, investor dan mitra potensial lain dari perusahaan China, terkait peran yang mungkin dimainkan oleh perusahaan tersebut dalam mentransfer teknologi sensitif ke militer China.

Daftarnya juga kelihatannya akan bertambah.

Di bawah hukum AS, Departemen Pertahanan diharuskan melacak perusahaan yang "dimiliki atau dikendalikan" oleh Tentara Pembebasan Rakyat China yang aktif di AS.

Pentagon menghadapi tekanan anggota parlemen dari Demokrat dan partai Republik untuk menerbitkan dan memperbarui daftar itu beberapa bulan belakangan ini.

Baca juga: Petinggi Huawei Berniat Melawan Sidang Ekstradisinya ke AS

Para senator mendesak tinjauan kebijakan

Pada November, senator AS Tom Cotton dan Chuck Schumer menulis surat kepada Menteri Perdagangan Wilbur Ross, meminta hasil tinjauan terhadap kebijakan AS yang diamanatkan oleh Undang-Undang Reformasi Kontrol Ekspor tahun 2018 dan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2019.

Dalam surat itu, para senator menekankan kekhawatiran mereka tentang ancaman akibat ekspor teknologi AS yang penting ke perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan China.

Dalam surat itu, para senator menekankan kekhawatiran mereka tentang ancaman akibat ekspor teknologi AS yang penting ke perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan China.

Mereka juga mempertanyakan mengapa Departemen Perdagangan lambat untuk menyelesaikan tinjauan kontrol ekspor yang diamanatkan oleh kedua peraturan tersebut.

Baca juga: Huawei: Kami Tidak Wajib Kerja Sama dengan Pemerintah China

Para senator menekankan bahwa tinjauan harus dilakukan untuk menilai apakah Partai Komunis China telah mencuri teknologi AS dengan aplikasi militer, serta apakah China telah meminta perusahaan-perusahaan China untuk memanfaatkan teknologi sipil yang mutakhir untuk keperluan militer.

"Apa status tinjauan ini dan apa hasilnya? Apakah tinjauan itu menentukan sektor-sektor khusus ekonomi AS yang ditargetkan China untuk upaya spionase dan transfer teknologi secara paksa? Apakah Anda akan memodifikasi ruang lingkup kontrol untuk penggunaan akhir militer dan pengguna akhir di China? Apakah Anda akan membuka hasil kajian ini ke publik ?" tulis Cotton dan Schumer.

"Kami mendesak Anda untuk melakukan tinjauan wajib ini secepat dan selengkap mungkin. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda pada masalah penting keamanan nasional ini."

Gedung Putih telah mengambil beberapa langkah terhadap Huawei dan perusahaan China lainnya, termasuk melarang perusahaan AS untuk menjual teknologi tertentu tanpa izin.

Pemerintah juga mengatakan perang dagangnya dengan China, yang menghasilkan tarif miliaran dolar, merupakan respons terhadap pencurian rahasia dagang AS.

Tetapi beberapa pihak di Washington mendesak tindakan yang lebih agresif.

Huawei telah membantah klaim AS terhadapnya dan mengatakan "tuduhan itu tidak berdasar".

Baca juga: Inggris Kerja Sama dengan Huawei, Trump: Harus Sangat Berhati-hati