Ketakutan, Warga Hong Kong Bergegas Urus Paspor dan Pindah ke Inggris

Kompas.com - 12/06/2020, 16:48 WIB
Seorang pengunjuk rasa memegang paspor Nasional Inggris (Luar Negeri) di sebuah pusat perbelanjaan selama protes terhadap Undang-undang keamanan nasional China untuk kota itu, di Hong Kong, Senin, 1 Juni 2020. AP/Vincent YuSeorang pengunjuk rasa memegang paspor Nasional Inggris (Luar Negeri) di sebuah pusat perbelanjaan selama protes terhadap Undang-undang keamanan nasional China untuk kota itu, di Hong Kong, Senin, 1 Juni 2020.

HONG KONG, KOMPAS.com - Sebelum Hong Kong dikembalikan kepada daratan utama China, Simon Ng (52) mengurus paspor Inggrisnya, dokumen yang tak pernah terpikir akan dia butuhkan. Dia kini mempertimbangkan untuk pindah ke Inggris menggunakan paspor itu.

Rencana China menerapkan Undang-undang Keamanan Nasional di Hong Kong sebagai respons terhadap protes demokrasi telah membuat Simon mempertimbangkan rencananya untuk pergi.

Itu adalah rencana pertama kali dalam hidupnya yang dia renungkan sejak Inggris mengembalikan Hong Kong pada 1997.

"Sebelumnya, seperti beberapa rekan sejawat saya, saya pikir China akan melakukan reformasi namun ternyata (itu) tinggal harapan," ujar Simon yang bekerja sebagai asisten profesor kepada media Perancis AFP.

Baca juga: China Disebut Khianati Hong Kong Lewat UU Keamanan Nasional

"Namun kini, adalah benar-benar momen yang buruk, dan masa depan tampaknya akan semakin buruk."

Status kewarganegaraan Inggris merupakan produk ketakutan serupa di masa lampau, masa sebelum peralihan Hong Kong pada daratan utama China pada 1997.

Banyak warga Hong Kong khawatir dengan aturan komunis pemerintahan China bagi kebebasan kota itu dan sistem kapitalis yang berkembang pesat.

Untuk itu, Inggris menawarkan kepada siapa pun warga Hong Kong yang lahir sebelum 1997 untuk mengajukan paspor Inggris.

Baca juga: Trump Akan Cabut Hak Istimewa Hong Kong dan Jatuhkan Sanksi

Meski begitu, dokumen itu punya aturan batasan. Warga Hong Kong punya akses ke layanan konsuler Inggris di luar negeri dan diizinkan melakukan perjalanan ke Inggris sampai enam bulan sekaligus namun tidak punya izin untuk menetap atau bekerja di sana.

Dokumen itu merupakan semacam tanggung jawab Inggris terhadap orang-orang yang dulunya pernah menjadi 'rakyatnya' (jajahan).

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Sumber AFP
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X