Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Picu Kontroversi di Demo George Floyd, Apa Itu UU Pemberontakan?

Kompas.com - 04/06/2020, 12:16 WIB
Aditya Jaya Iswara

Penulis

Sumber USNews

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana menerapkan Undang-undang Pemberontakan untuk meredam kerusuhan di demonstrasi kematian George Floyd.

Dengan UU Pemberontakan ini, Trump dapat mengerahkan pasukan militer yang bertugas aktif meredakan kerusuhan.

Namun UU yang telah berusia berabad-abad ini memicu perdebatan tersendiri di kalangan pejabat tinggi Negeri "Paman Sam".

Lantas, apa itu UU Pemberontakan?

Baca juga: Kematian George Floyd, Selain Derek Chauvin, 3 Polisi Lainnya Juga Didakwa

Dilansir dari USNews, UU Pemberontakan memberi presiden wewenang untuk mengerahkan militer aktif terhadap warga AS selama keadaan luar biasa kerusuhan sipil, atau pemberontakan yang mengancam negara/pemerintah.

UU ini menggantikan hukum-hukum lainnya yang umumnya melarang pasukan seperti Angkatan Darat di dalam negeri untuk menegakkan hukum.

Akan tetapi karena UU ini jarang digunakan, banyak warga AS yang tidak terbiasa dengan ketentuan-ketentuannya.

George HW Bush adalah Presiden AS terakhir yang menggunakan UU ini saat menangani kerusuhan 1992 di Los Angeles (LA).

Sebelumnya pada 1968 UU ini juga pernah dipakai saat kerusuhan di sekitar ibu kota dan tempat lain, dalam kasus pembunuhan Martin Luther King Jr.

Baca juga: [POPULER GLOBAL] 30 Menit Momen Terakhir Hidup George Floyd | Dokter di Wuhan yang Kulitnya Menghitam, Meninggal

Namun USNews menerangkan, sebagian presiden enggan menerapkan UU Pemberontakan karena tidak ingin dianggap tiran.

George W Bush misalnya, tidak memberlakukan UU Pemberontakan dalam menangani Badai Katrina 2005, karena pertimbangan dari segi politik dan preseden di tengah penolakan para pemimpin lokal.

Kala itu UU Pemberontakan belum lama diamendemen agar bisa digunakan saat bencana alam. Namun amendemen ini dicabut hanya beberapa tahun kemudian.

UU Pemberontakan disusun pada akhir 1700-an dan telah direvisi beberapa kali. Pada 1807, Kongres menyetujui UU Pemberontakan dapat membuat presiden mengerahkan militer untuk menangani warga AS

Sejarawan kepresidenan AS Aaron Scott Crawford mengatakan, UU Pemberontakan muncul di masa kepemimpinan Presiden Thomas Jefferson.

UU ini dibuat tak lama setelah saingan politiknya, mantan Wakil Presiden Aaron Burr, terlibat dalam aksi pemberontakan dengan hendak mendirikan republik merdeka di musim gugur 1806. Ia secara paksa mencaplok wilayah Spanyol di Louisiana dan Meksiko.

Halaman:
Sumber USNews
Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Ukraina Akan Panggil Warganya di Luar Negeri

Ukraina Akan Panggil Warganya di Luar Negeri

Global
Viral Insiden Berebut Kursi dalam Kereta, Wanita Ini Tak Segan Duduki Penumpang Lain

Viral Insiden Berebut Kursi dalam Kereta, Wanita Ini Tak Segan Duduki Penumpang Lain

Global
7 Tahun Dikira Jantan, Kuda Nil di Jepang Ini Ternyata Betina

7 Tahun Dikira Jantan, Kuda Nil di Jepang Ini Ternyata Betina

Global
Perusahaan Asuransi AS Ungkap Pencurian Data Kesehatan Pribadi Warga AS dalam Jumlah Besar

Perusahaan Asuransi AS Ungkap Pencurian Data Kesehatan Pribadi Warga AS dalam Jumlah Besar

Global
China Kecam AS karena Tuduh Beijing Pasok Komponen ke Rusia untuk Perang di Ukraina

China Kecam AS karena Tuduh Beijing Pasok Komponen ke Rusia untuk Perang di Ukraina

Global
Serangan Udara Rusia di Odessa Ukraina Lukai 9 Orang Termasuk 4 Anak

Serangan Udara Rusia di Odessa Ukraina Lukai 9 Orang Termasuk 4 Anak

Global
AS Klaim Tak Terapkan Standar Ganda soal Israel dan HAM, Apa Dalihnya?

AS Klaim Tak Terapkan Standar Ganda soal Israel dan HAM, Apa Dalihnya?

Global
Kecelakaan 2 Helikopter Malaysia Jatuh Terjadi Usai Rotornya Bersenggolan

Kecelakaan 2 Helikopter Malaysia Jatuh Terjadi Usai Rotornya Bersenggolan

Global
Kata Raja dan PM Malaysia soal Tabrakan 2 Helikopter Angkatan Laut yang Tewaskan 10 Orang

Kata Raja dan PM Malaysia soal Tabrakan 2 Helikopter Angkatan Laut yang Tewaskan 10 Orang

Global
Arab Saudi Jadi Ketua Komisi Perempuan, Picu Kecaman Pegiat HAM

Arab Saudi Jadi Ketua Komisi Perempuan, Picu Kecaman Pegiat HAM

Global
Malaysia Minta Video Tabrakan 2 Helikopter Angkatan Laut Tak Disebarluaskan

Malaysia Minta Video Tabrakan 2 Helikopter Angkatan Laut Tak Disebarluaskan

Global
Puluhan Pengunjuk Rasa Pro-Palestina Ditangkap di Kampus-kampus AS

Puluhan Pengunjuk Rasa Pro-Palestina Ditangkap di Kampus-kampus AS

Global
Rangkuman Hari Ke-789 Serangan Rusia ke Ukraina: Situasi Garis Depan Ukraina | Perjanjian Keamanan

Rangkuman Hari Ke-789 Serangan Rusia ke Ukraina: Situasi Garis Depan Ukraina | Perjanjian Keamanan

Global
Secara Ekonomi, Cukup Kuatkah Iran Menghadapi Perang dengan Israel?

Secara Ekonomi, Cukup Kuatkah Iran Menghadapi Perang dengan Israel?

Internasional
AS Tak Mau Disebut Terapkan Standar Ganda pada Rusia dan Israel

AS Tak Mau Disebut Terapkan Standar Ganda pada Rusia dan Israel

Global
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com