Tuntut Keadilan, Australia Paksa Facebook dan Google Harus Bayar Konten Berita

CANBERRA, KOMPAS.com - Australia akan memaksa Facebook dan Google untuk membayar konten berita yang mereka ambil dari media lokal.

Rencana ini diumumkan pada Senin (20/4/2020) dalam upaya membuat kedua rakasa teknologi itu berbagi pendapatan iklan dengan media lokal.

Bendahara Josh Frydenberg mengatakan, kode etik akan meminta Facebook dan Google bayar berita dari perusahaan media Autralia untuk konten-konten berita yang diambil.

Kode etik ini akan diresmikan sepenuhnya pada Juli dan Undang-undang akan dibuat segera setelah itu.

Baca juga: Mengenal Google Doodle, Orat-oret Beranda Google yang Jadi Trending

"Ini tentang menjaga pekerjaan di jurnalisme dan tentang memastikan hasil yang adil bagi semua orang," kata Frydenberg dikutip dari AFP Senin (20/4/2020).

Facebook dan Google memiliki dampak besar pada industri berita Australia, dengan menangkap dua pertiga dari pengeluaran iklan online.

Menanggapi penurunan pendapatan, outlet berita Australia memangkas 20 persen pekerjaan selama 6 tahun terakhir.

Jika Australia berhasil dalam upayanya untuk memastikan lebih banyak aliran pendapatan iklan ke kantor berita, mereka akan menjadi negara pertama yang melakukannya.

Baca juga: Beli Masker Rp 4 Juta di Facebook, Malah Dikirim Lampu Bekas

Perancis tahun lalu menjadi negara Eropa pertama yang menerapkan arahan hak cipta Uni Eropa, yang mengharuskan pembayaran untuk konten berita yang direproduksi.

Namun sejauh ini Google menolak untuk membayar dan sebaliknya mengatakan tidak akan menampilkan berita-berita Perancis lagi.

"Pertempuran" serupa juga terjadi di Spanyol, di mana Google News belum dibuka lagi sejak negara mengeluarkan UU pada 2014 yang mengharuskan pembayaran untuk artikel.

Baca juga: Korban Meninggal Covid-19 Lewati 20.000, Spanyol Perpanjang Lockdown hingga 9 Mei

Tantangan sulit

Dilansir dari AFP, kode etik di Australia mengikuti penyelidikan selama 18 bulan tentang kekuatan platform digital oleh Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC), yang menyarankan perbaikan dari peraturan saat ini.

Fydenberg mengatakan, pemerintah Australia telah memaksakan langkah-langkah tersebut setelah diskusi tentang kode sukarela gagal membuat kemajuan, dengan dampak pandemi Covid-19 pada pendapatan iklan yang mempercepat perlunya tindakan.

"Kami memahami tantangan yang kami hadapi," kata Frydenberg seraya menganalogikan ini adalah gunung besar untuk didaki karena berhadapan dengan perusahaan besar, tetapi mereka sudah siap dalam pertarungan.

Baca juga: Saat Australia Mencoba Alternatif Pelacakan Virus Corona Melalui Selokan...

Ketua ACCC Rod Sims mengatakan, pemerhati konsumen telah menyarankan pemerintah bahwa "tidak mungkin" platform digital akan setuju membayar berita Australia.