Bukan Lockdown, Inilah Gambaran Lengkap Darurat Nasional di Jepang

TOKYO, KOMPAS.com - Jepang mengumumkan kondisi darurat nasional terkait wabah virus corona. Kebijakan ini berbeda dengan lockdown di negara-negara lainnya.

Keputusan tersebut rencananya diumumkan secara resmi oleh Perdana Menteri Shinzo Abe pada Selasa (7/4/2020) dan mulai dijalankan Rabu (8/4/2020).

Keadaan darurat nasional ini akan ditetapkan di beberapa wilayah termasuk Tokyo, di mana terdapat lonjakan kasus virus corona.

Lantas seperti apa gambaran darurat nasional yang diterapkan di Jepang? Berikut rangkumannya yang disadur dari AFP.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jepang Umumkan Darurat Nasional Terkait Virus Corona

1. Area yang terpengaruh

Meski istilahnya darurat nasional, tapi penerapannya tidak secara nasional.

Para ahli medis memercayai ada 7 area di mana Covid-19 menyebar dengan cepat dan berisiko membebani sistem perawatan kesehatan.

Pada Senin (6/4/2020) Abe mengatakan kondisi darurat akan mencakup Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Saitama, pusat Osaka dan Hyogo, serta wilayah barat daya Fukuoka.

Baca juga: Terapkan Darurat Nasional, Jepang Pertimbangkan Durasi 6 Bulan

Kota-kota dan wilayah lain tidak terpengaruh.

Pada Februari Gubernur Hokkaido Utara sempat mengumumkan keadaan darurat setempat, tapi beberapa minggu kemudian dicabut.

2. Apa yang diperbolehkan?

Keadaan darurat memberi kewenangan ke gubernur di daerah yang terkena dampak, untuk menyerukan pembatasan pergerakan dan perdagangan.

Gubernur bisa meminta warganya untuk tetap di rumah, membatasi kegiatan yang tidak mendesak dan bekerja dari rumah. Cara ini terbukti sukses di Tokyo.

Baca juga: Jepang Darurat Nasional Virus Corona, Ini 3 Poin Utamanya

Hal ini juga membuat gubernur punya kewenangan untuk meminta penutupan tempat umum seperti tempat hiburan atau pusat perbelanjaan.

Transportasi umum diperkirakan akan terus berjalan meski lebih terbatas. Toko-toko dan beberapa tempat usaha mungkin tetap buka.

Namun kekuatan penegakannya tidak dilandasi hukum formal, sehingga tidak ada hukuman bagi yang melanggar aturan.

Jepang akan bergantung pada kesadaran masyarakatnya, baik dari imbauan sesama warga atau inisiatif untuk menghormati aturan.

Baca juga: Sempat Pertimbangkan Durasi 6 Bulan, Darurat Nasional Jepang Akan Sekitar 1 Bulan