Benjamin Netanyahu Dilantik Jadi PM Israel Lagi, Palestina: Ini Pemerintahan Paling Mengancam

Penulis: VOA Indonesia

RAMALLAH, KOMPAS.com - Warga Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintahan Israel yang baru, yang dipimpin lagi oleh Benjamin Netanyahu.

Netanyahu dilantik kembali sebagai Perdana Menteri Israel pada hari Kamis (29/12/2022).

Dia telah berjanji akan memperluas permukiman Yahudi di wilayah pendudukan di Tepi Barat dan mengupayakan berbagai kebijakan lain yang dikritik di dalam dan luar negeri.

Netanyahu sebelumnya pernah menjadi Perdana Menteri Israel.

Dia bahkan tercatat menempati urutan pertama sebagai PM Israel terlama.

Tanggapan Palestina

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pemerintahan Netanyahu.

Ketika menghadiri pawai kelompok Fatah di Ramallah, Shtayyeh mengatakan, ini merupakan pemerintahan Israel paling ekstrem.

“Kami telah melewati banyak pemerintahan (Israel) yang ekstremis, tapi ini adalah pemerintahan yang paling ekstrem. Ini pemerintahan yang paling mengancam. Ini pemerintahan yang paling biadab, dan saya tahu betul bahwa masyarakat internasional tidak mau berurusan dengan banyak anggota pemerintahan ini. Oleh karena itu, kami menentang semua pemerintahan yang mempraktikkan pembunuhan dan penindasan terhadap bangsa kami,” kata dia.

Netanyahu adalah politikus kawakan yang masih diadili atas dakwaan korupsi yang disangkalnya.

Tokoh publik 73 tahun itu telah berupaya menenangkan kekhawatiran akan nasib hak-hak sipil dan diplomasi sejak aliansi partai-partai nasionalis dan agamanya menjadi mayoritas dalam parlemen Israel dalam pemilu 1 November lalu.

Sekutunya termasuk Partai Zionisme Keagamaan dan Kekuatan Yahudi, yang menentang Palestina menjadi negara.

Kedua pemimpin partai itu sama-sama pemukim di Tepi Barat dan pada masa lalu menentang sistem peradilan Israel, juga hak-hak minoritas Arab dan kelompok LGBT.

Netanyahu telah berulang kali berjanji akan mengedepankan toleransi dan mengupayakan perdamaian.

Dia mengatakan kepada parlemen bahwa mengakhiri konflik Israel-Arab merupakan prioritas utamanya, begitu juga menggagalkan program nuklir Iran dan meningkatkan kapasitas militer Israel.

Juru bicara Hamas di Jalur Gaza, Hazem Qasem, juga menyampaikan kekhawatiran dengan pemerintahan baru Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu.

“Jelas bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Netanyahu dan mencakup Smotrich dan Ben Gvir sebagai anggota, tentu akan membuat kebijakan-kebijakan yang jauh lebih provokatif, memicu ledakan, baik dengan mencoba mengubah status quo Masjid Al-Aqsa atau secara menggila [memperluas] daerah permukiman yang sudah mulai terjadi, atau menyerang para tahanan. Ya, pemerintahan ini telah membuka kesempatan luas untuk terjadinya eskalasi besar-besaran, dalam semua bidang, dan kami di Hamas tentu saja menyatakan tentangan kami terhadap kebijakan-kebijakan yang memprovokasi bangsa Palestina dan menciptakan suatu pemicu ledakan," kata dia.

Partai Likud pimpinan Netanyahu yang konservatif mengatakan dalam panduan pemerintahannya, bahwa pihaknya akan mempromosikan dan mengembangkan permukiman di lahan-lahan di mana orang-orang Yahudi memiliki hak yang eksklusif dan tidak dapat disangkal.

Pejabat baru yang ditunjuk Netanyahu diketahui termasuk Itamar Ben-Gvir, yang divonis bersalah pada tahun 2007 karena menghasut orang Arab dan mendukung kelompok militan Yahudi, sebagai menteri kepolisian.

Ben-Gvir, seorang pengacara, mengeklaim bahwa pandangannya kini lebih moderat.