Junta Myanmar Sebar Ranjau di Desa-desa, Amnesty International: Itu Kejahatan Perang

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Amnesty International mengatakan pada Rabu (20/7/2022), bahwa pasukan junta Myanmar telah melakukan kejahatan perang dengan meletakkan ranjau darat dalam skala besar di sekitar desa-desa, tempat mereka memerangi pejuang anti-kudeta.

Amnesty International adalah organisasi non-pemerintah internasional yang memiliki tujuan mempromosikan seluruh hak asasi manusia (HAM) dalam Universal Declaration of Human Rights dan standar internasional lainnya.

Kudeta pemerintah Myanmar pada tahun lalu telah memicu bentrokan baru dengan kelompok pemberontak etnis dan pembentukan lusinan "Pasukan Pertahanan Rakyat" yang sekarang memerangi junta militer.

Selama kunjungan ke negara bagian Kayah, Myanmar di dekat perbatasan Thailand, peneliti Amnesty International telah mewawancarai para penyintas ranjau darat, pekerja medis yang merawat mereka, dan orang lain yang terlibat dalam operasi pembersihan.

Mereka mengaku memiliki informasi yang dapat dipercaya bahwa militer telah menggunakan ranjau di setidaknya 20 desa, termasuk di jalan menuju sawah, yang mengakibatkan kematian dan cedera warga sipil.

Amnesty International juga mengatakan telah mendokumentasikan beberapa contoh di mana militer Myanmar telah meletakkan ranjau di sekitar gereja dan di pekarangannya.

"Tentara telah menempatkan ranjau darat di halaman orang, di pintu masuk rumah, dan di luar toilet," kata Amnesty, dikutip dari AFP.

"Dalam setidaknya satu kasus yang terdokumentasi, tentara Myanmar bahkan diketahui memasang alat peledak improvisasi trip-wire dalam sebuah tangga rumah," tambah keterangan kelompok pejuang HAM itu.

Anggota kelompok anti-junta sendiri dilaporkan telah berusaha untuk membersihkan ranjau di beberapa daerah. Tetapi pekerjaan itu hanya bisa dilakukan dengan peralatan seadanya dan tanpa pelatihan profesional.

“Kami tahu dari pengalaman pahit bahwa kematian dan cedera warga sipil akan meningkat seiring waktu, dan kontaminasi yang meluas telah menghalangi orang untuk kembali ke rumah dan lahan pertanian mereka,” kata Rawya Rageh, penasihat krisis senior Amnesty International.

Myanmar sendiri bukan termasuk negara yang menandatangai konvensi PBB yang melarang penggunaan, penimbunan, atau pengembangan ranjau anti-personil.

Militernya telah berulang kali dituduh melakukan kekejaman dan kejahatan perang selama beberapa dekade konflik internal.

Kekerasan militer terhadap minoritas Rohingya pada 2017 mengirim sekitar 750.000 orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, membawa serta laporan pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran.

Pada Maret 2022, Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa kekerasan terhadap Rohingya sama dengan genosida, dengan mengatakan ada bukti yang jelas dari upaya untuk "menghancurkan" mereka.

• Aung San Suu Kyi Dinyatakan Bersalah atas Kasus Korupsi, Dihukum 5 Tahun Penjara
• Aung San Suu Kyi Divonis 4 Tahun Penjara, Nasibnya Kian Terlunta-lunta
• Hukuman Penjara Aung San Suu Kyi Ditambah 4 Tahun

Gambia menyeret Myanmar ke Mahkamah Internasional pada 2019, menuduh negara yang mayoritas beragama Buddha itu melakukan genosida terhadap minoritas Muslim.

Pengadilan yang berbasis di Den Haag itu akan memberikan penilaiannya atas keberatan awal Myanmar atas kasus tersebut akhir pekan ini.

Menyusul kudeta yang menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi, militer telah melancarkan tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat yang menurut kelompok pemantau lokal telah menewaskan lebih dari 2.000 orang dan membuat hampir 15.000 orang ditangkap.