AS: Kunjungan Kepala Komisi HAM PBB ke China Adalah Kesalahan

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – AS mengatakan, kunjungan pimpinan Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke China adalah sebuah kesalahan.

Sebelumnya, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet mengunjungi China selama enam hari yang dimulai pada Senin (23/5/2022).

Bachelet akan mengunjungi wilayah Xinjiang, di mana kantornya mengatakan tahun lalu bahwa sebagian besar Etnis Uighur telah ditahan secara tidak sah, dianiaya, dan dipaksa untuk bekerja.

AS bahkan melabeli China melakukan genosida terhadap Etnis Uighur, tetapi Beijing menyangkal semua tudingan yang dialamatkan kepadanya.

Kementerian Luar Negeri AS lantas menyebut kunjungan Bachelet ke “Negeri Panda” tersebut adalah sebuah kesalahan.

“Kami tidak berharap bahwa RRC (Republik Rakyat China) akan memberikan akses yang diperlukan untuk melakukan penilaian yang lengkap dan tidak dimanipulasi terhadap lingkungan HAM di Xinjiang,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price dalam jumpa pers reguler.

Dia menambahkan bahwa Bachelet tidak akan dapat memperoleh gambaran lengkap tentang kekejaman, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida di wilayah tersebut.

“Kami pikir itu adalah kesalahan untuk menyetujui kunjungan dalam keadaan seperti itu,” ujar Price, sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (24/5/2022).

Ditanya apakah Presiden China Xi Jinping bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, Price menjawab bahwa sulit untuk membayangkan bahwa tingkat tertinggi Pemerintah China tidak mengetahuinya.

Dia menambahkan, sejumlah laporan media pada Selasa tentang ribuan foto dan dokumen yang bocor dari biro keamanan publik di dua daerah di Xinjiang menambah bukti mengenai pelanggaran di sana.

Bachelet telah menyerukan akses tanpa batas di Xinjiang, tetapi Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa kunjungannya akan dilakukan dalam lingkaran tertutup.

Keputusan tersebut diambil karena China berdalih untuk mencegah penyebaran Covid-19.

China awalnya menyangkal keberadaan kamp penahanan di Xinjiang. Tetapi, Beijing kemudian mengaku telah mendirikan pusat pelatihan vokasi untuk mengekang terorisme, separatisme, dan radikalisme agama di Xinjiang.