Novak Djokovic Terancam Hukuman Penjara atas Pernyataan Palsu dan Pelanggaran Karantina Covid-19

MELBOURNE, KOMPAS.com - Novak Djokovic dapat menghadapi hukuman satu tahun penjara dalam skenario terburuk, jika pasukan perbatasan Australia menemukan bahwa dia memberi pernyataan palsu pada formulir imigrasi yang diserahkannya sebagai bagian dari syarat masuk ke negara itu.

Pada Rabu (12/1/2022), petenis nomor satu dunia putra itu mengakui bahwa ia menyerahkan informasi yang tidak akurat dalam formulir pernyataan perjalanan, yang katanya diisi oleh agennya atas namanya sebelum memasuki Australia.

Atlet asal Serbia itu mengonfirmasi dalam formulir imigrasi bahwa dia tidak melakukan perjalanan atau tidak akan melakukan perjalanan dalam 14 hari, sebelum penerbangannya ke Australia pada 4 Januari.

Tapi berdasarkan unggahan media sosial yang muncul sejak itu, dia terdeteksi berada di Beograd pada 25 Desember dan kemudian di Spanyol selatan pada 31 Desember.

"Agen saya dengan tulus meminta maaf atas kesalahan administratif dalam mencentang kotak yang salah tentang perjalanan saya sebelumnya sebelum datang ke Australia," katanya dalam sebuah pernyataan yang diunggah ke Instagram.

"Ini adalah kesalahan manusia dan tentu saja tidak disengaja. Kita hidup di masa yang penuh tantangan dalam pandemi global dan terkadang kesalahan ini bisa terjadi."

Pada formulir yang diisi Djokovic sebelum penerbangannya ke Melbourne, terdapat pernyataan yang memperingatkan orang-orang, bahwa memberikan informasi palsu dapat diancam hukuman maksimal satu tahun penjara.

"Memberikan informasi palsu atau menyesatkan kepada Pemerintah Australia adalah pelanggaran serius. Jika terbukti bersalah, hukuman maksimalnya adalah penjara selama 12 bulan," kata situs web deklarasi perjalanan pemerintah Australia.

Insider mewartakan bahwa investigasi oleh Pasukan Perbatasan Australia, mengenai apakah Djokovic menyesatkan pihak berwenang tentang pergerakannya sebelum dia terbang ke Australia, sedang berlangsung.

Meskipun tampaknya tidak mungkin Djokovic benar-benar menghadapi hukuman penjara, itu tetap menjadi pilihan. Namun, kemungkinan besar visanya akan dibatalkan untuk kedua kalinya dan dideportasi dari Australia.

Alex Hawke, Menteri Layanan Imigrasi dan Migran Australia, dapat membatalkan visa Djokovic untuk kedua kalinya jika dia dinyatakan bersalah.

Hawke telah mempertimbangkan keputusan tersebut sejak visa Djokovic dipulihkan pada Senin (10/1/2022). Seorang juru bicara mengatakan pada Rabu (13/1/2022) bahwa ia masih membutuhkan lebih banyak waktu.

"Pengacara Tuan Djokovic baru-baru ini memberikan pengajuan lebih lanjut dan dokumentasi pendukung yang dikatakan relevan dengan kemungkinan pembatalan visa Tuan Djokovic," kata juru bicara itu, kepada News.com.au.

"Tentu, ini akan mempengaruhi kerangka waktu untuk pengambilan keputusan."

Terancam hukuman penjara di Serbia

Selain mengakui bahwa dia telah memberikan informasi palsu pada formulir pernyataan perjalanannya, Djokovic juga mengakui pada Rabu (12/1/2022) bahwa dia telah menghadiri acara media di Beograd pada 18 Desember, hanya dua hari setelah dinyatakan positif Covid-19.

"Saya merasa berkewajiban untuk melanjutkan dan melakukan wawancara L'Equipe, karena saya tidak ingin mengecewakan wartawan. Tetapi memastikan saya menjaga jarak dan mengenakan masker kecuali ketika foto saya diambil," katanya dalam pernyataan di Instagram-nya.

Dia mengaku pulang ke rumah setelah wawancara untuk mengisolasi untuk periode yang diperlukan. Namun setelah berefleksi, dia pun menyadari telah salah mengambil keputusan itu.

“Saya mengaku (salah) bahwa saya seharusnya menjadwal ulang komitmen (wawancara) ini."

Perdana Menteri Serbia, Ana Brnabic, mengomentari tindakan pemain berusia 34 tahun itu bulan lalu dalam sebuah wawancara dengan BBC pada Selasa (11/1/2022), tepat sebelum pernyataan Djokovic.

"Ada beberapa standar yang harus dipenuhi, dalam hal ini menurut saya kalau dia mengetahui (tes positif Covid) maka itu jelas melanggar aturan," katanya.

Ditanya tentang sanksi potensial untuk bintang tenis, dia berkata: "Saya harus melihat dengan otoritas terkait dan orang-orang medis yang bertanggung jawab untuk menerapkan peraturan ini."

Menurut Pasal 248 KUHP Republik Serbia, "kegagalan untuk mematuhi langkah-langkah kesehatan selama epidemi penyakit menular berbahaya, yang dirancang untuk menekan atau mencegah penyakit", terancam hukuman maksimum tiga tahun penjara.