Israel Nyatakan Enam Kelompok Masyarakat Sipil Palestina sebagai Teroris

YERUSALEM, KOMPAS.com - Pemerintah Israel mendeklarasikan enam kelompok masyarakat sipil Palestina yang didukung oleh masyarakat internasional sebagai organisasi teroris, yang memicu kecemasan di antara para pegiat hak asasi manusia (HAM).

Di antara kelompok-kelompok tersebut adalah Al Haq, salah satu organisasi HAM yang paling lama berdiri di Tepi Barat, dan Defence of Children International-Palestine (DCI-P), yang mendokumentasikan pelanggaran hak-hak anak.

Sebuah pernyataan dari Kementerian Pertahanan Israel mengatakan keenamnya "merupakan jaringan organisasi yang aktif menyamar di tingkat internasional, atas nama “Front Populer Pembebasan Palestina (PFLP),” untuk mendukung aktivitasnya dan memajukan tujuannya."

Pernyataan itu menuduh kelompok-kelompok tersebut menyamar sebagai organisasi masyarakat sipil, padahal sebenarnya dikendalikan oleh PFLP, yang dilarang dan mempekerjakan banyak aktivis PFLP.

Dikatakan kelompok tersebut sama dengan entitas penggalangan dana untuk PFLP, khususnya melalui penerimaan sumbangan dari negara-negara Eropa dan organisasi internasional.

Direktur Jenderal Al Haq, Shawan Jabarin, mengatakan kepada CNN bahwa tuduhan itu "omong kosong."

"Ini adalah langkah politik dan bukan keamanan. Pendudukan (Israel) tidak memiliki batasan untuk ketidakadilan dan kegilaannya," katanya melansir CNN pada Sabtu (23/10/2021).

Menurutnya pemberian label itu tidak akan pernah menghentikan pihaknya membela rakyat Palestina dan mengungkap kejahatan pendudukan.

Otoritas Palestina (PA), yang nenjalankan pemerintahan sendiri yang terbatas di beberapa bagian Tepi Barat, menyebut pengumuman itu "tidak berpengaruh."

“Fitnah yang salah ini adalah serangan strategis terhadap masyarakat sipil Palestina dan hak dasar rakyat Palestina, untuk menentang pendudukan ilegal Israel dan mengungkap kejahatan yang terus berlanjut,” tulis sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri PA.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan Washington sedang mencari lebih banyak informasi dari Israel atas dasar penunjukannya.

AS mengaku belum diperingatkan sebelumnya soal pengumuman itu.

Langkah oleh pemerintah Israel memberi tantangan bagi banyak negara Eropa yang memberikan pembiayaan kepada enam organisasi, seperti Al Haq dan DCI-P, yakni Addameer, Bisan Center, Komite Persatuan Perempuan Palestina dan Persatuan Panitia Kerja Pertanian.

Pemerintah Eropa, banyak diantaranya ingin membuka hubungan dengan Israel, setelah pembentukan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Naftali Bennett dan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid.

Namun, sekarang mereka berisiko dituduh mendanai terorisme jika mereka terus mendanai enam kelompok.

Seorang pejabat senior Eropa yang bekerja di kawasan itu mengakui langkah itu kemungkinan ditujukan untuk memberi tekanan pada pengambilan keputusan para donor. Tetapi menurutnya perlu ada analisis terhadap setiap bukti yang diajukan oleh Israel.

“Mari kita lihat bukti apa yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan (Israel) untuk mendukung penunjukan LSM-LSM ini. Kami mendengar tuduhan serupa berkali-kali sebelumnya terhadap beberapa LSM ini dan mereka tidak pernah terbukti,” kata pejabat itu kepada CNN.

Jadi kata dia, ini bisa jadi berita palsu lainnya yang dirancang untuk menghalangi donor Eropa mendanai organisasi hak asasi manusia Palestina.

Kantor Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bermitra dengan LSM, menggemakan kritik tersebut.

Penunjukan tersebut dinilai mencantumkan "alasan yang sangat kabur atau tidak relevan, termasuk kegiatan yang sepenuhnya damai dan sah" sebagai pembenaran untuk label teror.

Al Haq, misalnya, digambarkan dalam pengumuman resmi sebagai "terlibat atas nama (PFLP) dalam mempromosikan langkah-langkah melawan Israel di arena internasional."

PFLP adalah entitas nasionalis sekuler, yang berdiri sejak 1960-an. Ini adalah faksi terbesar kedua di Organisasi Pembebasan Palestina setelah Fatah, dan menyerukan pembebasan seluruh Palestina yang bersejarah.

Uni Eropa dan Amerika Serikat menetapkannya sebagai organisasi teroris setelah serangan terhadap sasaran Israel.

Dugaan hubungan dengan organisasi non-pemerintah Palestina, menjadi fokus kelompok lobi seperti LSM Monitor, yang telah dipuji oleh setidaknya satu anggota parlemen Israel karena mengamankan sebutan teror baru.

Namun, para kritikus mengatakan alasan sebenarnya dari upaya untuk menghubungkan LSM dengan PFLP adalah untuk mendiskreditkan perbedaan pendapat Palestina.

Sentimen itu diungkapkan dalam pernyataan bersama oleh Amnesty International dan Human Rights Watch.

“Selama beberapa dekade, pihak berwenang Israel secara sistematis berusaha untuk memberangus pemantauan HAM dan menghukum mereka yang mengkritik pemerintahan represifnya atas Palestina. Bagaimana tanggapan masyarakat internasional akan menjadi ujian sejati tekadnya untuk melindungi para pembela HAM,” kata pernyataan itu.