Senat Naikkan Plafon Utang, AS Bisa Bernapas Lega

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Senat AS sepakat menaikkan plafon utang pemerintah hingga awal Desember agar terhindar gagal bayar.

Pada Kamis (7/10/2021) malam waktu setempat, pemungutan suara berlangsung tegang sebagaimana dilansir CNBC.

Hingga akhirnya, 11 anggota Senat AS dari Partai Republik bergabung dengan senator dari Partai Demokrat menyetujui plafon utang AS untuk jangka pendek.

Sebelumnya, pemerintah AS terus menekan Kongres AS supaya menaikkan plafon utang karena “Negeri Paman Sam” terancam gagal membayar sesuai tenggat waktu pada 18 Oktober.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen menuturkan, Amerika berisiko mengalami bencana ekonomi jika Kongres tidak menaikkan atau menangguhkan batas pinjaman.

Setelah pemungutan suara itu, Senat AS mengizinkan pemerintah menaikkan utang sebesar 480 miliar dollar AS lagi dan memperpanjang batasnya hingga 3 Desember.

Dengan demikian, total utang AS yang saat ini sekitar 28,4 triliun dollar AS diizinkan untuk meningkat menjadi sekitar 28,8 triliun dollar AS.

Setelah disetujui Senat AS, RUU tersebut akan dibahas di DPR AS awal pekan depan yang akan dipimpin oleh Ketua DPR AS Nancy Pelosi.

Secara umum, DPR AS kemungkinan bakal menyetujui RUU versi Senat lalu mengirimkannya ke Presiden AS Joe Biden sebelum 18 Oktober.

CNBC melaporkan, kenaikan plafon utang untuk jangka pendek tersebut membuat AS bisa sedikit bernapas lega.

Memecah kebuntuan

Disetujuinya perpanjangan plafon utang AS oleh Senat memecah kebuntuan yang terjadi di level Kongres AS setelah berpekan-pekan lamanya.

Yellen terus menekan Kongres AS supaya menaikkan atau menangguhkan batas pinjaman AS.

Akhirnya, Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell mengusulkan perpanjangan batas utang hingga Desember.

Kendati demikian, pemerintah AS tidak diperboleh membuat pos pengeluaran baru.

Terlepas dari kenyataan itu, dalam beberapa pekan terakhir, Partai Republik awalnya menyatakan tidak akan menyetujui kenaikan plafon utang AS.

Republik mulanya ingin Demokrat menaikkan batas pinjaman melalui rekonsiliasi anggaran.

Hal tersebut dapat membuat Demokrat tampak bertanggung jawab atas sebagian besar utang nasional menjelang pemilu paruh waktu 2022.