3 Oposisi Malaysia Mengaku Ditawari Uang Suap untuk Dukung PM Muhyiddin Yassin

Ketiga anggota Partai Aksi Demokratis (DAP) itu bahkan membagikan tangkapan layar dari nomor anonim, berisi tawaran suap.

Di antaranya adalah mantan menteri sumber daya Kulasegaran Murugeson, yang langsung melaporkannya ke Kepolisian Ipoh, ibu kota Negara Bagian Perak.

"Penawaran kepada saya dari Perikatan Nasional. Uang dan jabatan. Saya memberi tahu mereka untuk pergi, dan ya, kami melapor ke polisi," tegas Kulasegaran di Twitter.

Wakil Ketua DAP itu menegaskan, 42 anggota mereka yang duduk di Parlemen Malaysia tetap loyal meski Perikatan berkuasa.

Kepala Polisi Perak Mior Faridalatrash Wahid kepada The Straits Times berujar, kasusnya sudah dilimpahkan ke Komisi Anti-korupsi Malaysia (MACC).

Selain Kulasegaran, anggota DAP lainnya yang mengaku mendapatkan tawaran adalah Khoo Poay Tiong, yang membagikan tangkapan layar WhatsApp-nya.

"Siapa pun yang tertarik menjadi menteri bisa menghubungi nomor ini," ejek Khoo dalam unggahan di Facebook.

Dalam tangkapan layar tersebut, si pengirim menawarkan dua jabatan menteri dan berkilah mereka butuh perwakilan non-Malaysia di pemerintahan.

"Durian RM 30, ganti durian Parit Sulong atau Lenggong. Durian confirm hari ini terus bayar. Cash," kata si pengirim WhatsApp.

Anggota DAP dari konstituen Kuching Kelvin Yii juga mengeklaim mendapatkan tawaran yang sama untuk mendukung PM Muhyiddin Yassin.

Kelompok oposisi menuding Muhyiddin berbohong kepada Raja Malaysia Sultan Abdullah, buntut konferensi pers Rabu (4/8/2021).

PM Malaysia sejak Maret 2020 tersebut mengaku memberi tahu raja dia masih mempunyai dukungan mayoritas di parlemen.

Klaim itu muncul meski Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) mengumumkan menarik 11 anggotanya dari Perikatan Nasional.

Para pemimpin dari 105 anggota oposisi, ditambah UMNO, menyebut Muhyiddin kini hanya diperkuat 104 parlementarian.

Padahal untuk mencapai mayoritas dibutuhkan 111 parlementarian yang mendukung Muhyiddin Yassin dari total 222 politisi di Dewan Rakyat.