Pemimpin Hezbollah: Perancis Jangan Bertindak Layaknya Penguasa Lebanon

BEIRUT, KOMPAS.com – Pemimpin Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, menyambut usaha Perancis untuk membantu Lebanon keluar dari krisis.

Namun demikian, dia mengatakan itu tidak berarti Presiden Perancis dapat bertindak layaknya penguasa Lebanon.

Melalui siaran televisi, Nasrallah mengatakan tetap siap berdialog di bawah peta jalan Perancis untuk menarik negara keluar dari krisis keuangan.

Di sisi lain, dia berseru untuk meninjau ulang apa yang dia sebut “perilaku menggurui" dari pihak Perancis sebagaimana dilansir dari Reuters, Selasa (29/9/2020).

Sebelumnya, Macron menegur para pemimpin sektarian Lebanon karena gagal menyetujui pemerintahan yang baru sesegera mungkin.

Hal itu merupakan syarat pertama yang diajukan Perancis agar dana segar untuk Lebanon dapat segera dicairkan, sebuah dana yang sangat dibutuhkan Lebanon keluar dari krisis.

Macron bahkan menyatakan malu terhadap politikus Lebanon dan menganggap keputusan mereka sebagai pengkhianatan terhadap inisiatifnya.

Macron mengkritik dua partai utama Syiah di Lebanon, Hezbollah dan sekutunya Amal, yang menuntut penunjukan beberapa menteri, khususnya jabatan menteri keuangan.

“Siapa bilang itu pengkhianatan? Kami tidak berkomitmen untuk menyetujui (usulan pembaruan) pemerintah (dari Perancis) dalam wujud atau bentuk apa pun,” kata Nasrallah, Selasa.

“Kami menyambut Presiden (Perancis) Macron ketika dia mengunjungi Lebanon dan kami menyambut inisiatif Perancis, tetapi tidak untuk dia menjadi hakim, juri, algojo, dan penguasa Lebanon,” sambung Nasrallah.

Narallah menuduh pemimpin Sunni, Saad al-Hariri, bersama dengan mantan perdana menteri lainnya sengaja lepas tangan sebagai upaya untuk mengeksploitasi intervensi Prancis dalam perpolitikan Lebanon.

Dia menyalahkan mereka karena berusaha mengesampingkan Hezbollah dan Amal yang memegang suara mayoritas di parlemen.

Perdana Menteri Lebanon Mustapha Adib yang baru saja ditunjuk, mengemban tugas untuk membentuk kabinet baru, mundur pada akhir pekan di tengah perselisihan kursi.

Adib telah berusaha untuk mengguncang kendali kementerian, beberapa di antaranya telah dipegang oleh faksi yang sama selama bertahun-tahun, termasuk pos Kementerian Keuangan.

Pos tersebut akan memiliki andil dalam menyusun rencana untuk keluar dari keruntuhan ekonomi.

Krisis di Lebanon saat ini merupakan yang terburuk sejak perang saudara meletus pada 1975-1990.

Krisis telah mendorong negara itu ke titik puncak dan membuat nilai tukar mata uangnya anjlok.

Pasca-ledakan di Beirut pada Agustus lalu, Macron terlihat mengunjungi area bekas ledakan dan bersama kerumunan warga.

Ledakan tersebut menewaskan hampir 200 orang, menghancurkan ibu kota Lebanon, dan mendorong aksi protes yang menuntut pemerintah mengundurkan diri.