Target Pemerintah Tingkatkan Diversifikasi Pangan Indonesia

KOMPAS.com – Di tahun 2020, tingkat konsumsi padi-padian (serealia) masyarakat Indonesia masih sangat tinggi, yakni lebih dari 60 persen.

Data tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Dr. Ir. Agung Hendriadi, M. Eng. dalam acara Webinar Diversifikasi Pangan Lokal Seri 2: Gaya Hidup Sehat, Kekinian dengan Pangan Lokal pada Rabu (23/6/2021).

“Sehingga kalau kita gambarkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2020 itu hanya 86,3. Sementara idealnya itu 100,” ujar Agung.

Dalam skor PPH 100 tersebut, Agung menargetkan adanya penurunan untuk tingkat konsumsi serealia atau beras padi. Dari awalnya 60 persen, menjadi 50 persen.

Dengan begitu, konsumsi syuran, buah, pangan hewani, kacang-kacangan, dan tentu saja umbi-umbian bisa meningkat.

Cara mencapai target PPH tersebut, diversifikasi pangan lokal menjadi salah satu jawabannya.

Target pemerintah untuk diversifikasi pangan lokal

Menurut Agung, dalam lima tahun terakhir ini ada dua hal yang berusaha diimplementasikan oleh pemerintah untuk menggiatkan diversifikasi pangan lokal.

Hal pertama adalah pengembangan diversifikasi pangan lokal sumber karbohidrat non-beras.

Lalu hal kedua adalah Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk membudidayakan pangan lokal non-karbohidrat yang bermanfaat bagi kesehatan.

“Di sini intinya adalah kita mendiversifikasi tujuannya menciptakan manusia atau individu yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan,” imbuh Agung.

Pemanfaatan pangan lokal sumber karbohidrat non-beras misalnya, diakui sudah dilakukan secara masif.

Di antaranya untuk ubi kayu atau singkong ada lahan seluas 35.000 hektar yang dimanfaatkan.

Sementara jagung konsumsi 50.000 hektar, sagu 1.000 hektar, pisang 1.300 hektar, kentang 650 hektar, dan sorgum 5.000 hektar yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara untuk program P2L, saat ini dilakukan dengan cara memanfaatkan lahan pekarangan rumah dan lahan marjinal yang tersebar.

Dengan melakukan hal ini, lanjut Agung, diharapkan bisa mengejar target yang selama ini ditetapkan.

Pemerintah menargetkan adanya penurunan konsumsi beras per kapita, dengan tingkat penurunan mencapai 1,2 juta ton dalam jangka waktu empat tahun.

“Saat ini saya gambarkan di sini ada sekitar 92,9 kilogram (beras) per kapita per tahun (2020). Ini yang dikonsumsi langsung," jelas Agung. 

"Kemudian tahun 2024 kita berharap jadi 85 kilogram per kapita per tahun. Setiap tahunnya menurun,” pungkasnya.

Pada saat yang bersamaan, target konsumsi untuk sumber karbohidrat non-beras macam umbi-umbian, juga pangan hewani, kacang-kacangan, serta sayur dan buah diharapkan bisa terus meningkat.

Agung mencontohkan, bahwa pada 2020 tingkat konsumsi ubi kayu masyarakat Indonesia berada di angka 10,5 kilogram per kapita per tahun.

Sementara target pada 2024 untuk konsumsi ubi kayu diharapkan bisa mencapai 18,4 kilogram per kapita per tahun.

Secara keseluruhan, nantinya di tahun 2024 konsumsi talas, pisang, kentang, sagu, jagung, dan ubi kayu masyarakat di provinsi sasaran bisa mencapai 1,2 juta ton setara beras.

Strategi pemerintah

Untuk mencapai target tersebut, Agung menyampaikan bahwa diperlukan strategi khusus. Strategi tersebut rutin dilakukan pemerintah, mulai dari strategi formal berupa imbauan terhadap bupati dan gubernur daerah.

Ada pula strategi informal, yakni melalui media sosial dan juga acara-acara webinar. Selain itu yang tak kalah penting adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap pangan lokal.

“Kami juga memperkuat UMKM. Di Indonesia ini ada 1,9 juta UMKM pangan. UMKM yang memproduksi pangan itu kita dorong,” terang Agung.

Nantinya, pemerintah akan berusaha untuk segera membuka pasar agar UMKM bisa menjajakan produk mereka.

Baik itu pasar secara fisik maupun pasar online melalui berbagai macam marketplace ataupun sosial media.

Salah satunya, lanjut Agung, sekitar 500 UMKM sudah mendapatkan fasilitas marketplace yang disediakan pemerintah di bawah nama Panganlokal.id. Mereka bisa ditemukan di beberapa platform marketplace online.

Ada pula beberapa gerai offline yang sudah dibuka di seluruh provinsi di Indonesia pada 2020.

Pada 2021, Agung menargetkan adanya pengembangan 11 outlet pangan lokal di beberapa daerah lainnya.

“Panganlokal.id ini untuk mengimbau masyarakat untuk terus mengonsumsi pangan lokal dan agar mudah mendapatkannya,” pungkas Agung.