Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Bagikan 6 Skema PTN jika UKT dan IPI Batal Naik

Kompas.com - 29/05/2024, 11:47 WIB
Sandra Desi Caesaria,
Mahar Prastiwi

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) membuat enam skema pasca-pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 2024.

Enam skema ini wajib dilakukan perguruan tinggi negeri (PTN) dan PTN berbadan hukum untuk dilakukan segera.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Abdul Haris mengatakan sudah membuat surat dengan Nomor 0511/E/PR.07.04/2024 kepada Rektor 75 PTN dan PTN BH untuk membatalkan dan mencabut rekomendasi dan persetujuan tarif UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) tahun 2024.

Baca juga: Kemendikbud: 75 PTN Resmi Batalkan UKT dan IPI Tahun 2024

Abdul Haris mengatakan, surat tersebut dikirim tanggal 27 Mei. Atau, sesudah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim membatalkan kenaikan UKT pada waktu yang sama. 

"Sejak Mas Menteri mengumumkan pembatalan kenaikan UKT siang hari kemarin, secara resmi saya telah bersurat kepada pemimpin PTN dan PTN BH mengenai enam poin penting untuk dilaksanakan," kata Dirjen Haris, dilansir dari rilis Kemendikbud.

6 skema yang wajib dilakukan PTN dan PTN BH

1. PTN dan PTN BH wajib ajukan kembali UKT 2024

Pertama, Kemendikbud Ristek membatalkan dan mencabut surat rekomendasi tarif UKT dan IPI PTN BH dan surat persetujuan tarif UKT dan IPI PTN tahun akademik 2024/2025.

Dirjen Haris mengatakan bahwa Surat Dirjen juga meminta Rektor PTN dan PTNBH mengajukan kembali tarif UKT dan IPI tahun akademik 2024/2025 kepada dirinya.

2. PTN wajib mengajukan ulang UKT sampai 5 Juni 2024

"Kedua, Rektor perlu mengajukan kembali tarif UKT dan IPI paling lambat tanggal 5 Juni 2024, tanpa kenaikan dibandingkan dengan tarif tahun akademik 2023/2024 dan sesuai dengan ketentuan batas maksimal dalam Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud Ristek," urainya.

Baca juga: Universitas Brawijaya Batalkan Kenaikan UKT 2024, Gunakan UKT 2023

3. PTN wajib revisi keputusan rektor terkait UKT

Poin ketiga, setelah memperoleh surat rekomendasi atau surat persetujuan dari Dirjen Diktiristek atas pengajuan kembali UKT dan IPI, Dirjen Haris menyampaikan, bahwa PTN dan PTN BH harus merevisi Keputusan Rektor mengenai tarif UKT dan IPI tahun akademik 2024/2025.

Soal arahan Mendikbud Ristek agar kampus merangkul calon mahasiswa baru yang terdampak, Dirjen Haris menekankan arahan tersebut dalam Surat Dirjen.

4. Tidak ada mahasiswa yang bayar UKT lebih tinggi

Sebagai poin keempat, dirinya menjelaskan bahwa Rektor PTN dan PTN BH harus memastikan tidak ada mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 yang membayar UKT lebih tinggi akibat dilakukannya revisi Keputusan Rektor.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com