Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud: 75 PTN Resmi Batalkan UKT dan IPI Tahun 2024

Kompas.com - 29/05/2024, 08:07 WIB
Sandra Desi Caesaria,
Mahar Prastiwi

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sebanyak 75 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan PTN Berbadan Hukum resmi membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) 2024.

Hal itu berdasarkan surat yang dikirimkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek), Nomor 0511/E/PR.07.04/2024 kepada Rektor 75 PTN dan PTNBH untuk membatalkan dan mencabut rekomendasi dan persetujuan tarif UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) tahun 2024

Dirjen Diktiristek Abdul Haris, mengatakan surat tersebut dikirim tanggal 27 Mei. Atau, sesudah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim membatalkan kenaikan UKT.

"Terima kasih atas respon positif yang kami terima sejak Mas Menteri mengumumkan pembatalan kenaikan UKT siang hari kemarin. Secara resmi saya telah bersurat kepada pemimpin PTN dan PTN BH mengenai enam poin penting untuk dilaksanakan," kata Dirjen Haris, dilansir dari rilis Kemendikbud.

6 poin pembatalan UKT dan IPI tahun 2024

1. Tarif UKT dan IPI resmi dicabut

Pertama, Kemendikbud Ristek membatalkan dan mencabut surat rekomendasi tarif UKT dan IPI PTN BH dan surat persetujuan tarif UKT dan IPI PTN tahun akademik 2024/2025.

Baca juga: Cek Biaya Kuliah Jurusan Kedokteran 6 PTN dan PTS di Yogyakarta 2024

Dirjen Haris mengatakan bahwa Surat Dirjen juga meminta Rektor PTN dan PTNBH mengajukan kembali tarif UKT dan IPI tahun akademik 2024/2025 kepada dirinya.

2. PTN wajib mengajukan ulang UKT sampai 5 Juni

"Kedua, Rektor perlu mengajukan kembali tarif UKT dan IPI paling lambat tanggal 5 Juni 2024, tanpa kenaikan dibandingkan dengan tarif tahun akademik 2023/2024 dan sesuai dengan ketentuan batas maksimal dalam Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbudristek," urainya.

3. PTN wajib revisi keputusan rektor terkait UKT

Poin ketiga, setelah memperoleh surat rekomendasi atau surat persetujuan dari Dirjen Diktiristek atas pengajuan kembali UKT dan IPI, Dirjen Haris mengatakan bahwa PTN dan PTN BH harus merevisi Keputusan Rektor mengenai tarif UKT dan IPI tahun akademik 2024/2025.

Soal arahan Mendikbud Ristek agar kampus merangkul calon mahasiswa baru yang terdampak, Dirjen Haris menekankan arahan tersebut dalam Surat Dirjen.

Baca juga: Guru Non-ASN Bisa Terima Bantuan 2 Kali Setahun, Cek Besarannya

4. Wajib memastikan tidak ada mahasiswa yang bayar UKT lebih tinggi

Sebagai poin keempat, dirinya menjelaskan bahwa Rektor PTN dan PTN BH harus memastikan tidak ada mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 yang membayar UKT lebih tinggi akibat dilakukannya revisi Keputusan Rektor.

5. Memberi kesempatan maba yang mundur

Halaman Berikutnya
Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com