Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPDB 2024, FSGI Soroti Kurangnya Jumlah SMA dan SMK di Indonesia

Kompas.com - 28/05/2024, 19:43 WIB
Sania Mashabi,
Mahar Prastiwi

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti kurangnya sekolah negeri jenjang SMA dan SMK untuk menampung para peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

Menurut Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti, masalah kurangnya sekolah negeri jenjang SMA atau SMK negeri sudah sering terjadi setiap pelaksanaan PPDB.

"Jadi kalau kami melihat jumlah yang sering diperebutkan itu misalnya di jenjang yang paling sering ribut itu sampai terjadi perpindahan Kartu Keluarga (KK) besar-besaran itu pada jenjang ke SMA," kata Retno kepada Kompas.com, Senin (28/5/2024).

Retno mencontohkan hal yang terjadi di Kota Bogor pada PPDB tahun 2023 lalu yang sempat terjadi pemindahan KK besar-besaran.

Baca juga: Jadwal dan Cara Prapendaftaran PPDB Kota Tangerang Selatan SMP 2024

Makin tinggi jenjang pendidikan makin sedikit jumlah sekolah negeri

Namun mereka tidak tertampung dengan baik karena jumlah sekolah negeri di Kota Bogor terbilang sedikit yakni sekitar 10 sekolah.

"SMA secara jumlah memang sedikit. Dibanding misalkan Kota Bogor SD-nya tuh bisa sampai 200 sekolah negerinya. Tapi SMP hanya ada 20 SMP negeri, begitu SMA hanya ada 10 SMA negeri," ujarnya.

Retno mengatakan, hal itu memperlihatkan bahwa semakin tinggi jenjangnya semakin sedikit jumlah sekolah negeri yang disediakan.

Baca juga: Cara dan Jadwal Tahapan Lapor Diri PPDB Jakarta 2024 SD, SMP, dan SMA

Oleh karena itu, Retno menyarankan agar jumlah sekolah negeri bisa ditambah untuk mengakomodir tingginya minat siswa di berbagai daerah.

"Artinya jenjang pendidikannya tinggi maka jumlah sekolah negerinya semakin kecil. Kami memperkirakan, FSGI, problem besar itu akan terjadi lagi sebenarnya sama adalah kasus untuk SMA," ungkapnya.

Selain masalah penambahan sekolah negeri, Retno juga menyoroti masalah perpindahan KK yang dilakukan siswa yang ingin sekolah.

Menurut Retno, setiap daerah harus mencontoh DKI Jakarta yang mengharuskan perpindahan tidak hanya dilakukan siswa yang ingin bersekolah tetapi juga orangtua atau wali.

"DKI Jakarta itu perpindahan KK harus disertai oleh orangtua atau wali. Jadi kalau yang pindah misalnya KK tantenya atau KK om-nya tanpa orangtuanya juga maka enggak bisa juga secara sistem," tuturnya.

Baca juga: Jadwal dan Syarat Pendaftaran PPDB Kota Depok Jenjang SD 2024

Dia menekankan, permindahan KK bisa berlaku sama satu sebelumnya tapi dengan catatan permindahan KK itu tidak hanya anak sendiri tapi juga orangtua.

"Ini juga dalam upaya untuk mencegah hal-hal seperti tahun sebelumnya," jelas Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com