Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Batalkan Persetujuan Tarif UKT di 75 PTN dan PTNBH

Kompas.com - 28/05/2024, 19:32 WIB
Mahar Prastiwi

Penulis

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim membatalkan kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal) di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN).

Pernyataan ini disampaikan Nadiem Makarim usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Naiknya UKT di sejumlah PTN beberapa waktu lalu sempat menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri untuk tahun akademik 2024/2025 dinilai tidak rasional.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek), Abdul Haris, menindaklanjuti arahan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud ristek), Nadiem Anwar Makarim, terkait dengan pembatalan kenaikan UKT tahun akademik 2024/2025 di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Baca juga: Komisi X Siap Kawal UKT Tetap Terjangkau bagi Mahasiswa

Batalkan persetujuan tarif UKT dan IPI di 75 PTN dan PTN-BH

Per tanggal 27 Mei 2024, Dirjen Diktiristek secara resmi mengirimkan surat Nomor 0511/E/PR.07.04/2024 kepada Rektor PTN dan PTN-BH untuk membatalkan dan mencabut rekomendasi dan persetujuan tarif UKT dan IPI tahun 2024 di 75 PTN dan PTNBH.

"Terima kasih atas respon positif yang kami terima sejak Mas Menteri mengumumkan pembatalan kenaikan UKT siang hari kemarin. Secara resmi saya telah bersurat kepada pemimpin PTN dan PTNBH mengenai enam poin penting untuk dilaksanakan," kata Dirjen Haris dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (28/5/2024).

Abdul Haris memaparkan 6 poin terkait pembatalan kenaikan UKT tahun akademik 2024/2025 ini.

Pertama, Kemendikbud Ristek membatalkan dan mencabut surat rekomendasi tarif UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) PTNBH dan surat persetujuan tarif UKT dan IPI PTN tahun akademik 2024/2025.

Baca juga: Kenaikan UKT Dibatalkan, Nadiem Segera Evaluasi Ulang UKT Semua PTN

Masih terkait poin pertama, Dirjen Haris menambahkan, Surat Dirjen juga meminta Rektor PTN dan PTNBH mengajukan kembali tarif UKT dan IPI tahun akademik 2024/2025 kepada dirinya.

"Kedua, rektor perlu mengajukan kembali tarif UKT dan IPI paling lambat tanggal 5 Juni 2024, tanpa kenaikan dibandingkan dengan tarif tahun akademik 2023/2024 dan sesuai dengan ketentuan batas maksimal dalam Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbudristek," urainya.

Pada poin ketiga, setelah memperoleh surat rekomendasi atau surat persetujuan dari Dirjen Diktiristek atas pengajuan kembali UKT dan IPI, Dirjen Haris menyatakan, PTN dan PTNBH harus merevisi Keputusan Rektor mengenai tarif UKT dan IPI tahun akademik 2024/2025.

Soal arahan Mendikbud Ristek agar kampus merangkul calon mahasiswa baru yang terdampak, Dirjen Haris menekankan arahan tersebut dalam Surat Dirjen.

"Rektor PTN dan PTNBH harus memastikan tidak ada mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 yang membayar UKT lebih tinggi akibat dilakukannya revisi Keputusan Rektor," tandasnya.

Poin kelima, Rektor PTN dan PTNBH harus menginformasikan tarif UKT dan IPI sesuai dengan revisi Keputusan Rektor kepada mahasiswa baru yang telah diterima, namun belum mendaftar ulang atau sudah mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan daftar ulang.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com