Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pembatalan Kenaikan UKT, BEM SI: Isu Viral Baru Diseriuskan

Kompas.com - 28/05/2024, 12:51 WIB
Sania Mashabi,
Ayunda Pininta Kasih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Herianto mengaku akan tetap mengawal proses penurunan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN).

Tidak hanya itu, Herianto juga menginstruksikan seluruh BEM kampus yang tergabung di BEM SI untuk mengkomunikasikan adanya pembatalan UKT ke wakil rektor.

"Kami sampaikan ke seluruh BEM yang tergabung di BEM SI untuk serius mengawal isu ini, dan kami minta ke semuanya serentak audiensikan perihal ini ke wakil rektor II di masing-masing kampus," kata Herianto saat dihubungi, Selasa (28/4/2024).

Baca juga: Kenaikan UKT Dibatalkan, Nadiem Segera Evaluasi Ulang UKT Semua PTN

Selain isu kenaikan UKT, BEM SI juga akan tetap menuntut adanya revisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 2 Tahun 2024.

Demikian juga dengan penurunan biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang menurut BEM SI juga harus diturunkan.

"Tentang isu IPI yang mengkomersialisasikan sistem Pendidikan. Dan juga tentang pembungkaman suara-suara mahasiswa yang menyuarakan masalah UKT," ujarnya.

Kendati demikian, Herianto tetap memberikan apresiasi atas penurunan UKT yang dilakukan pemerintah melalui Kemendikbud Ristek.

Walaupun Heriantor merasa heran, mengapa pemerintah harus merespons suatu isu ketika sudah viral di media sosial.

"Kami mengapresiasi kabar baik ini, tetapi ada beberapa catatan dari kami. Kami menyayangkan sistem pemerintahan kita hari ini ketika ada isu yang viral baru diseriuskan," tandas Herianto.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) membatalkan kenaikan Uang UKT.

Baca juga: UIN Jakarta Naikkan UKT, Menag: Tak Boleh Beratkan Mahasiswa

 

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, menyebut hal ini berdasarkan masukan masyarakat terkait implementasi UKT tahun ajaran 2024/2025 dan sejumlah koordinasi dengan perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk PTN berbadan hukum (PTN-BH).

"Terima kasih atas masukan yang konstruktif dari berbagai pihak. Saya mendengar sekali aspirasi mahasiswa, keluarga, dan masyarakat. Kemendikbudristek pada akhir pekan lalu telah berkoordinasi kembali dengan para pemimpin perguruan tinggi guna membahas pembatalan kenaikan UKT dan alhamdulillah semua lancar. Baru saja saya bertemu dengan Bapak Presiden dan beliau menyetujui pembatalan kenaikan UKT," kata Nadiem selepas bertemu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (27/5/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com