Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan UKT Dibatalkan, Nadiem Segera Evaluasi Ulang UKT Semua PTN

Kompas.com - 28/05/2024, 11:13 WIB
Sania Mashabi,
Ayunda Pininta Kasih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim akan segera melakukan evaluasi ulang kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).

Hal tersebut ia lakukan setelah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berkoordinasi dengan perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk PTN berbadan hukum (PTN-BH).

"Baru saja saya bertemu dengan Bapak Presiden dan beliau menyetujui pembatalan kenaikan UKT. Dalam waktu dekat Kemendikbud Ristek akan mereevaluasi ajuan UKT dari seluruh PTN," kata Nadiem dikutip dari keterangan tertulis, Senin (27/5/2024).

Baca juga: UIN Jakarta Naikkan UKT, Menag: Tak Boleh Beratkan Mahasiswa

Saat bertemu Presiden Jokowi, Nadiem juga membahas berbagai hal di bidang pendidikan, salah satunya adalah perihal UKT.  

Dalam pembahasan itu, Nadiem mengajukan beberapa pendekatan untuk bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi mahasiswa terkait UKT.

"Terkait (Kesulitan) implementasi Permendikbud Ristek, Dirjen Diktiristek akan mengumumkan detail teknisnya," ujarnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu terakhir banyak PTN terutama PTN BH menambah jumlah kelompok UKT. Hal ini berdasarkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) diterbitkan sebagai dasar peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PTN dan PTN-BH.

Penyesuaian SSBOPT juga mempertimbangkan fakta meningkatnya kebutuhan teknologi untuk pembelajaran. Sehingga, nilai dari UKT bagi mahasiswa baru agak berbeda dari mahasiswa lama.

Perubahan UKT di banyak PTN didasarkan banyak perubahan pada dunia kerja yang juga semakin maju teknologinya. Namun di satu sisi, SSBOPT tidak pernah dimutakhirkan sejak tahun 2019.

Baca juga: UIN Jakarta Naikkan UKT, Menag: Tak Boleh Beratkan Mahasiswa

Kemendikbudristek dalam hal ini mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan pembelajaran yang relevan kepada mahasiswa. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 juga menekankan dua hal utama yang menjadi pertimbangan dalam penentuan UKT, yakni asas berkeadilan dan asas inklusivitas.

Namun, terdapat sejumlah miskonsepsi terjadi. Misalnya, banyak anggapan Permendikbudristek tersebut berlaku bagi semua mahasiswa dari semua angkatan. Padahal hanya berlaku bagi mahasiswa baru.

Kemendikbud juga menilai, ada kemungkinan PTN keliru ketika penempatan mahasiswa dalam kelompok UKT yang tidak sesuai kemampuan ekonominya karena data yang diberikan mahasiswa tidak akurat.

Kemudian ada segelintir PTN yang sebelumnya memiliki UKT rendah atau belum disesuaikan selama lebih dari lima tahun, sehingga kenaikan UKT dirasa tidak wajar.

Serta ada kesalahpahaman bahwa kelompok UKT tertinggi berlaku untuk kebanyakan mahasiswa. Padahal, secara keseluruhan hanya 3,7 persen mahasiswa baru yang ditempatkan pada kelompok UKT tertinggi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com