Bantuan Dana KJP Plus Bisa Dicabut jika Langgar Aturan Ini

KOMPAS.com - Kepemilikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bisa dicabut atau diganti bila siswa penerima didapati melanggar sejumlah aturan. Hal itu dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan, kalau murid yang mendapatkan KJP itu kedapatan merokok, maka KJP-nya wajib dicabut," tegas Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/5/2023), dilansir dari Kompas.com.

Heru menyebutkan, bantuan dana KJP Plus bisa dialihkan ke siswa lain yang lebih membutuhkan jika siswa penerima KJP Plus kedapatan merokok atau melakukan satu dari 23 larangan yang telah ditetapkan.

Baca juga: Pendataan KJP Plus Tahap I 2023 Dibuka, Ini Syarat dan Besar Bantuan

Ia juga meminta guru di Ibu Kota agar intens berkomunikasi dengan murid-muridnya, terutama siswa penerima KJP Plus. 

Perlu diketahui bahwa Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus merupakan program strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu, agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau Program Peningkatan Keahlian yang Relevan.

Setiap siswa bisa menerima dana KJP Plus yang besarannya tergantung masing-masing jenjang, seperti berikut ini:

• SD/MI/SLB sebesar Rp 250.000 per bulan, tambahan SPP untuk SD/MI swasta sebesar Rp 130.000 per bulan.
• SMP/MTs/SMPLB sebesar Rp 300.000 per bulan, tambahan SPP untuk SMP/MTs swasta sebesar Rp 170.000 per bulan.
• SMA/MA sebesar Rp 420.000 per bulan, tambahan SPP untuk SMA/MA swasta sebesar Rp 290.000 per bulan. 
• SMK sebesar Rp 450.000 per bulan, tambahan SPP untuk SMK swasta sebesar Rp 240.000 per bulan.
• Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk paket A/B/C sebesar Rp 300.000 per bulan.
• Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) sebesar Rp 1.800.000 per semester.

Baca juga: Cara Cek Siswa Penerima Bantuan Kartu Indonesia Pintar SD-SMA 2022

Sementara selain merokok, larangan bagi penerima KJP Plus misalnya mencuri, mencontek, terlibat tawuran dan bolos. 

Larangan bagi penerima KJP Plus ini diatur dalam Pergub nomor 110 tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan. Ada 23 larangan yang wajib dipenuhi oleh penerima KJP Plus.

Jika peserta didik atau siswa penerima KJP Plus  melanggar salah satu atau secara kumulatif larangan yang ada, maka akan diberikan sanksi berupa penarikan dana KJP Plus dan penghentian KJP Plus sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan.

Baca juga: Siswa SD-SMA Belum Dapat Bantuan PIP Kemendikbud? Ketahui 3 Alasannya

23 larangan bagi penerima KJP Plus

1. Membelanjakan bansos biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub.