AII dan Apindo Berkomitmen Memajukan Riset di Indonesia

KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi BS Sukamdani dan Ketua Umum Asosiasi Inventor Indonesia (AII) Prof. Didiek Hadjar Goenadi berkomitmen untuk memajukan hasil riset di Indonesia.

Komitmen ini mengemuka dalam webinar bertajuk "Sosialisasi Invensi Layak Komersialisasi dari GRS BPDPKS" yang digelar hibrida di Jakarta, pada Selasa 16 Mei 2022.

"Pemerintah sebenarnya memberi tax deduction bagi industri yang ingin komersialisasi hasil riset, tetapi dengan syarat harus sudah paten. Inilah yang jadi kendala," ungkap Hariyadi Sukamdani.

Karena itu, Hariyadi mengaku senang bisa berkolaborasi dengan AII, di mana semua anggotanya adalah inventor yang telah memiliki paten.

"Jika kita mau mengembangkan teknologi, sekarang sudah bisa tanya ke AII apakah ada riset patennya. Jadi, kita gak mulai penelitian dari bawah," jelasnya.

Ia mengakui banyak pengusaha yang lebih suka beli teknologi dari luar negeri, karena lebih praktis ketimbang memulai sendiri. Meski mereka tahu, cara seperti itu tidak bagus untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Tanah Air.

"Semoga kedepan, Apindo dan AII yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dapat bekerja sama dalam hilirisasi hasil riset untuk kesejahteraan bangsa," harapnya.

Kerja sama mahasiswa dan peneliti

Direktur Penyaluran Dana, BPDPKS, Zaid Burhan Ibrahim menyambut rencana kerja sama tersebut. Karena pihaknya memiliki banyak riset dari Program Grand Riset Sawit (GRS), hasil kerja sama dengan mahasiswa, peneliti atau inventor dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian.

"Sejak Program GRS diluncurkan pada 2015 hingga 2023, ada lebih dari 200 hasil riset yang siap dihilirisasi. Dari jumlah itu, riset yang sudah punya paten ada 50 judul," ujar Zaid.

Baca juga: UAD Jadi PTS Terbaik Indonesia Versi Scimago Kategori Penelitian

Terkait bidang penelitian, Zaid Burhan menyebutkan, antara lain bioenergi ada 50 judul riset, budidaya sawit dan turunannya ada 34 judul, pangan dan kesehatan 25 judul, dan lingkungan 74 judul.