Daftar IPDN 2023 Dibuka 3 April, Cek Syarat dan Minimal Rapor

KOMPAS.com - Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2023 sudah dibuka pada 1 April 2023.

Namun, untuk pendaftaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) baru bisa didaftar 3 April 2023.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.

Dia mengatakan Sekolah kedinasan dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri itu membuka 534 kebutuhan untuk tahun anggaran 2023.

Baca juga: 4 Sekolah Kedinasan Tanpa Syarat Tes Fisik, STAN hingga STIS

Sebelumnya sudah disetujui 4.138 kebutuhan dari 7 instansi penyelenggara sekolah kedinasan, sehingga total penerimaan sekolah kedinasan tahun ini adalah 4.672.

“Pada prinsipnya kami menyetujui kebutuhan praja sekolah kedinasan dari IPDN tahun anggaran 2023 untuk mengisi kebutuhan CPNS di Lingkungan instansi pemerintah sebanyak 534,” jelas Menteri Anas dilansir dari laman KemenpanRB.

IPDN sendiri termasuk sekolah kedinasan yang populer dikalangan siswa SMA.

Sebab, lulusan IPDN bisa menjadi CPNS dan menempati sektor pemerintahan daerah. Mulai menjabat sebagai lurah, camat, dan posisi strategis lainnya.

Untuk itu, sebelum pendaftaran IPDN dibuka pada 3 April 2023, cek syarat dan minimal rapor terlebih dahulu.

Sebab, ada beberapa standar nilai rapor yang tentu harus kamu cek sebelum mendaftar. Berikut rinciannya:

Syarat daftar sekolah kedinasan IPDN 2023

Persyaratan umum

• Warga Negara Indonesia
• Usia peserta seleksi minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Januari 2023 dan 
• Tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm.

Persyaratan Administrasi

1. Berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) termasuk Paket C, bagi lulusan Tahun 2020–2023, dengan ketentuan:

• Nilai Rata-rata Ijazah minimal 70,00 (tujuh puluh koma nol-nol); dan
• Nilai Rata-rata Ijazah bagi pendaftar di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya minimal 65,00 (enam puluh lima koma nol-nol).

2. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan berupa surat pernyataan/persamaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

3. Berdomisili minimal 1 (satu) tahun di Kabupaten/Kota pada Provinsi tempat mendaftar secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP-el, Kartu Keluarga dan Surat Pindah (bagi yang pindah tempat tinggal) serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili, dikecualikan bagi orang tua (Bapak/Ibu Kandung) peserta yang lahir di tempat pendaftaran dibuktikan dengan akta kelahiran orang tua dan/atau surat penempatan pindah tugas orang tua dari instansi masing-masing. Apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.