Dosen UMM:: Indonesia Rugi Saat Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

KOMPAS.com - FIFA secara resmi menyatakan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Keputusan FIFA itu disinyalir terjadi karena penolakan dari sejumlah pihak di Indonesia atas keikutsertaan tim nasional (timnas) Israel.

Namun ada banyak kerugian yang dialami Indonesia saat batal menjadi tuan rumah.

Hal itu disampaikan oleh Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Hafid Adim Pradana.

Baca juga: Dosen UMM: 3 Hal yang Harus Diteliti Saat Beli Rumah

Pria yang akrab disapa Hafid ini mengatakan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah tentu saja memberikan kerugian di berbagai sektor.

Secara diplomatik, Indonesia akan memiliki citra yang kurang baik di mata internasional.

“Karena nasi sudah menjadi bubur, maka kita harus tetap menghargai dan menghormati keputusan FIFA. Sayangnya, Indonesia akan selalu diingat sebagai negara yang gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20,” ungkap Hafid, dari rilis UMM.

Lebih lanjut, sektor ekonomi juga mengalami kerugian berkat batalnya Indonesia menjadi tuan rumah.

Apalagi dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan biaya yang tidak sedikit.

Baik itu untuk membangun fasilitas baru maupun memperbaiki infrastruktur yang ada. 

Baca juga: Dosen UMM: Seperti Ini Manfaat Makanan Pedas dan Bahayanya

Satu hal penting yang menjadi kerugian terbesar adalah gagalnya tim nasional Indonesia U-20 untuk ikut serta dalam ajang sepak bola bergengsi tersebut.

Mengingat kesempatan timnas Indonesia untuk tampil di piala dunia didapat berkat terpilih menjadi tuan rumah.

Hafid juga menggarisbawahi pernyataan resmi FIFA di paragraf kedua.

Yakni pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah secara tidak langsung mengarah pada kejadian kelam sepak bola Indonesia yang terjadi pada oktober tahun lalu.

“Saya rasa, meskipun FIFA tidak pernah memberikan statement ke publik, pastinya FIFA tetap mengamati perkembangan hukum dan penanganan kejadian Kanjuruhan. Menurut saya bisa dikatakan negara ini tidak begitu serius menangani persoalan terkait,” katanya.