Rektor USU Raih Gelar Guru Besar

KOMPAS.com - Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Politik, pada Senin (6/3/2023).

Saat pidato pengukuhannya, Prof. Muryanto memaparkan terkait "Transformasi Partai Politik menjadi Organisasi Partai di Era Digital untuk Penguatan Demokrasi".

Baca juga: Kisah Ahmed, Wisudawan Asal Gaza yang Lulus S1 Kedokteran di Unair

Prof. Muryanto mengemukakan, saat ini masyarakat sedang merasakan perubahan dunia yang sangat cepat karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

"Presiden Joko Widodo selalu menyampaikan pesan tentang pentingnya kesiapan Indonesia menghadapi digitalisasi. Perspektif Presiden Jokowi terkait fenomena digital dalam pembangunan Indonesia serta keterhubungannya dengan masyarakat global, tentu sangat berkaitan dengan kesiapan negara melakukan konsolidasi demokrasi di era digital," kata dia mengutip laman USU, Selasa (7/3/2023).

Namun, sayangnya, imbuh Prof. Muryanto, isu tersebut tidak pernah menjadi pembahasan yang serius dari partai politik.

Isu politik digital dan partai digital masih sepi.

Prof. Muryanto Amin menjelaskan, hal yang perlu dilakukan dalam transformasi partai politik menjadi organisasi partai di era digital untuk penguatan demokrasi adalah memahami digital space sebagai sebuah benguk demokrasi dan kekuasaan baru.

"Konsep ruang publik dalam makna demokrasi diartikan sebagai cara masyarakat melakukan komunikasi dan advokasi yang mendorong publik untuk berdiskusi satu sama lain secara inklusif dan deliberatif. Melalui digital space, ruang publik bisa didapatkan dan dikelola kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja," tegasnya.

Baca juga: Hasil Seleksi PPPK Guru 2022 Diumumkan 10 Maret, Cek di Link Ini

Pada saat ini, dia menjelaskan, transformasi partai politik ke digital perlu dilakukan karena pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Karena tingginya pengguna internet di Indonesia maka secara otomatis ruang publik berubah menjadi digital space.

Akibat perubahan itu, maka partai politik harus berani melakukan inovasi dan kreativitas.

Data dan informasi yang sangat mudah diolah menggunakan artificial intelligence, menyebabkan borderless antarnegara berada di depan mata.

Namun, ketika partai politik tidak cepat merespons perubahan manual menjadi digital dalam organisasinya maka terciptalah sebuah ironi.

"Ironi yang menggambarkan suatu situasi ketika dunia dihadapkan pada disrupsi teknologi yang menuntut partai politik menjadi turbin penggerak untuk menghasilkan pemimpin untuk merespons perubahan yang cepat dan mendadak, tetapi partai politik masih mempertahankan cara analog yang sudah sangat usang," kata dia.

Dia menegaskan, partai digital tidak sekadar menggunakan platform digital, tapi diperlukan digital value yang utuh, yaitu mengutamakan transparansi, disintermediasi, interaktif, adaptif, dan responsif.