Kerek Jumlah Dokter Indonesia, Ini 4 Rekomendasi buat Kemendikbud dan Kemenkes

KOMPAS.com - Pertemuan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menghasilkan beberapa rekomendasi.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam forum ditujukan untuk pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta pemangku kebijakan lainnya.

Baca juga: 10 Pekerjaan Punya Gaji Tinggi buat Lulusan S2 sampai Rp 1 Miliar

Wakil Ketua 1 AIPKI, Prof. Ari Fahrial Syam menyampaikan bahwa terdapat empat garis besar hasil rapat kerja nasional Forum Dekan AIPKI.

Pertama, Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis dilaksanakan oleh institusi pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Kedua, realisasi insentif dan beasiswa bagi peserta didik PPDS sesuai undang-undang.

Kemudian, penguatan implementasi Academic Health System (AHS) melalui Keputusan Presiden untuk memenuhi kebutuhan dokter dan dokter spesialis di Indonesia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan kualitas,” terangnya.

Selain itu, poin rekomendasi keempat adalah pembukaan Prodi Kedokteran baik sarjana maupun profesi hanya ditujukan bagi wilayah yang masih membutuhkan di luar Jawa dan Bali. Hal tersebut sebagai upaya pemerataan dokter di Indonesia.

Lalu, bagi universitas-universitas yang membuka Prodi Kedokteran dengan akreditasi A, dapat menaikkan jumlah mahasiswa 10-20% sehingga harapannya jumlah dokter dapat terpenuhi.

"Meskipun, mungkin baru lima atau sepuluh tahun lagi baru terasa karena pendidikan dokter kan lama, paling tidak sekitar lima setengah tahun baru bisa jadi dokter. Belum lagi kalau nanti ambil profesi, bisa semakin lama lagi," ucap dia mengutip laman UNS, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Muhammadiyah Tambah 1 Universitas Lagi di Sulawesi Selatan

Tujuan dari pembukaan Prodi Kedokteran hanya bagi wilayah di luar Jawa dan Bali yaitu untuk pemerataan distribusi dokter di Indonesia.

Tidak hanya itu, mahasiswa kedokteran yang tengah koas juga memerlukan rumah sakit untuk praktik sehingga bagi rumah sakit-rumah sakit di luar Jawa dan Bali akan turut hidup dengan hadirnya mahasiswa koas.

Baca juga: 15 Prodi Soshum Terketat di SNMPTN 2022, Referensi SNBP 2023

Prof. Ari Fahrial juga berharap agar pemerintah segera merealisasikan beasiswa serta insentif bagi mahasiswa kedokteran, terutama mahasiswa yang sedang menempuh koas dan profesi.

Melalui rekomendasi-rekomendasi tersebut, da berharap agar jumlah dokter di Indonesia dapat tercapai sesuai standar serta distribusinya juga merata ke berbagai wilayah di Indonesia.