UGM Tawarkan 3 Skema Pengurangan UKT Mahasiswa

KOMPAS.com - Dalam 3 tahun terakhir, Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah memberikan pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi 36.963 mahasiswa dengan total Rp 97,91 miliar.

UGM memiliki komitmen membantu mahasiswa yang kesulitan melalui 3 skema pengurangan UKT. Bantuan keringanan UKT ini diberikan untuk mahasiswa UGM program Sarjana Reguler dan Sarjana Terapan.

Baca juga: 8 PTN Jurusan Kedokteran Biaya UKT Termurah, buat Daftar SNPMB 2023

Direktur Keuangan UGM, Syaiful Ali mengatakan skema pengurangan UKT oleh UGM bagi mahasiswa ini setiap tahunnya bisa membantu lebih dari 7 ribu mahasiswa dengan total nominal Rp 20 miliar.

"Pengurangan UKT ini diberikan sebagai bentuk dukungan UGM terhadap keberlanjutan studi para mahasiswanya, khususnya yang mengalami kendala finansial. Setiap tahunnya ada lebih dari 7 ribu mahasiswa diberikan pengurangan UKT dengan total sekitar Rp20 miliar," ucapnya dilansir dari laman UGM. 

Bagi mahasiswa, UGM merinci skema pengurangan UKT seperti berikut ini:

1. Kondisi ekonomi orangtua berubah

Pertama, penyesuaian uang kuliah dengan persentase tertentu karena adanya perubahan kondisi perekonomian orangtua.

Baca juga: 20 Kampus Islam Negeri Terbaik Indonesia, Referensi SNPMB 2023

Misalnya orangtua mahasiswa meninggal, terkena PHK dan peristiwa lainnya yang mengakibatkan pendapatan menurun dapat memperoleh keringanan pembayaran UKT yang disesuaikan dengan kondisi ekonominya.

2. Mahasiswa semester akhir

Kedua, keringanan UKT diberikan bagi mahasiswa semester akhir. Mahasiswa UGM yang memasuki semester 9 dan 10 bisa mendapatkan keringanan pembayaran UKT sebesar 50 persen.

3. Mahasiswa yang akan lulus dan tidak mengambil SKS

Ketiga, pemberian keringanan UKT juga diperuntukkan bagi mahasiswa yang tengah menunggu kelulusan dan tidak mengambil SKS sama sekali. Mahasiswa dengan kriteria tersebut dapat mengajukan pengembalian (refund) UKT ke fakultas masing-masing.

Selain memberikan bantuan pengurangan UKT, Saiful mengatakan UGM juga memiliki kebijakan keringanan penundaan pembayaran UKT.