KOMPAS.com - Ada beasiswa S2 dan S3 ke Australia yang bisa didaftar tanpa batas umur dan IPK di bawah 3 yang dibuka tahun 2023.
Beasiswa ini bernama Australia Awards Scholarships (AAS) 2023 ini dibuka Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Departemen Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Riset Pertanian Internasional Australia (ACIAR). Rencana, beasiswa ini dibuka pada 1 Februari 2023.
Kelebihan beasiswa ini memprioritaskan para pendaftar perempuan, penyandang disabilitas dan mahasiswa atau pendaftar dari wilayah target beasiswa ini, seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Papua Selatan.
Kemudian ada Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Lampung.
Seluruh pendaftar yang diprioritaskan ini masuk ke dalam daftar Equity Target Groups.
Baca juga: Beasiswa S1-S3 Tanpa TOEFL, IELTS, dan LoA
Bagi mahasiswa Master Degree (S2) akan didanai melalui beasiswa dengan durasi maksimal 2 tahun dan Doctorated Degree (PhD) dengan durasi maksimal 4 tahun.
Tujuan beasiswa ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, hubungan pendidikan, serta hubungan jangka panjang yang positif antara Australia, negara tetangga dan masyarakat global.
Jika tertarik, ketahui syarat dan jadwal pendaftaran beasiswa Australia yang tanpa batas usia dan IPK dibawah 3 ini.
Cakupan beasiswa S2 dan S3 Australia
Baca juga: 5 Beasiswa S1-S3 ke Luar Negeri Tanpa Motivation Letter
1. Merupakan warga negara Indonesia dan bertempat tinggal dan melamar beasiswa dari Indonesia.
2. Tidak menikah atau bertunangan dengan warga negara Australia atau Selandia Baru atau status penduduk tetap, pada setiap tahap aplikasi, seleksi, proses mobilisasi atau selama beasiswa di Australia.
3. Memenuhi persyaratan Pemerintah Australia (kesehatan, karakter, dan lainnya).
4. Tidak sedang mengajukan visa untuk tinggal di Australia.
5. Tidak melamar Beasiswa Australia Award jangka panjang lainnya.
6. Memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Indonesia atau pemerintah Indonesia.