Potensi Kuliah Versus APK Perguruan Tinggi

AGUSTUS 2021 lalu, pengelola perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) memprotes Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dianggapnya jor-joran menerima mahasiswa baru melalui tiga jalur seleksi masuk (SNMPTN/SNBP, SBMPTN/UTBK SNBT, dan Mandiri).

Mereka menyebut hal itu sebagai “strategi pukat harimau dengan mengambil semua mahasiswa” (Media Indonesia, 29/11/2017).

Kondisi ini menurut mereka membuat PTS semakin sulit untuk untuk memperoleh mahasiswa baru dan berkonsekuensi pada kesulitan dalam urusan pengelolaan keuangan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) M. Budi Djatmiko dalam diskusi Seleksi Ujian Mandiri PTN Buat Gadung Penerimaan Mahasiswa Baru PTS di Jakarta, kemarin (12/8/2021).

Protes APTISI tersebut merupakan kelanjutan dari kesediaan dan komitmen pemerintah untuk membatasi penerimaan mahasiswa baru oleh PTN. Seperti disampaikan oleh Presiden Jokowi sebelumnya, saat Rembuk Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di aula Universitas Esa Unggul, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (29/11/2017).

Persoalan “rebutan mahasiswa” ini, menjadi batu kerikil dalam hubungan institusional antara PTN dan PTS. Persoalan ini bisa diselesaikan dengan memperoleh data (angka) penduduk atau warga negara yang memiliki potensi kuliah, bukan berdasarkan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK-PT).

Data menunjukkan, APK memperlihatkan tren penurunan pada setiap jenjangnya. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin kecil atau berkurang APK-nya.

Tahun 2022 misalnya, persentase penurunan APK mencapai angka 75,1 persen. APK jenjang SD/sederajat mencapai 106,26 persen.

Pada jenjang SMP/sederajat, APK turun menjadi 92,13 persen (minus 14,13 persen). Pada jenjang SMA/sederajat, APK semakin berkurang/menurun ke angka 85,54 persen (minus 20,72 persen).

Pada jenjang PT, APK Kembali mengalami penurunan secara signifikan menjadi 31,16 persen (minus 75,1 persen) (BPS, 2021).

Penunuran secara berjenjang APK dari SD/sederajat hingga PT menjadikan APK-PT selalu rendah. Dalam lima tahun terakhir (2017—2022) APK-PT rerata 30,6 persen (BPS, 2022).

Jika demikian halnya, maka APK-PT tidak bisa dijadikan dasar untuk melihat jumlah calon mahasiswa yang memiliki potensi untuk kuliah. APK-PT sulit untuk ditingkatkan, selama APK pada jenjang pendidikan sebelumnya rendah atau Angka Putus Sekolah tinggi.

Seperti ditunjukkan oleh data di atas, APK-PT mempresentasikan persentase jumlah penduduk di suatu negara yang melanjutkan pendidikan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Padahal, mereka yang berada pada usia PT (19—25 tahun) bisa jadi tidak melanjutkan studi/putus sekolah (SMP dan SMA). Sehingga jumlah yang bisa studi lanjut ke jenjang PT pun akan berkurang, karena mereka tidak memiliki “ijazah” SMA/sederajat yang menjadi syarat utama pendaftaran ke PT.

Untuk memperoleh data potensi kuliah, akan sangat adil jika menggunakan data jumlah siswa pada jenjang SMA/sederajat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari Tahun Akademik berjalan (T-3/4).

Jika menggunakan tahun 2022 sebagai tahun masuk PT, maka jumlah peserta didik jenjang SMA/Sederajat (negeri dan swasta) pada tahun ajaran 2017/2018 hingga 2020/2021 yang memiliki potensi kuliah adalah 36.043.206 orang (Kemdikbud, 2021).

Data ini jauh berbeda jika menggunakan data jumlah penduduk usia PT (19—25 tahun) yang menunjukkan angka 208.544.086 orang (BPS, 2022).

Ada selisih 172.500.880 orang yang memungkinkan menimbulkan bias dalam memprediksi jumlah calon potensial peserta didik PT tahun 2022.

Jika jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTN tahun 2022 sebanyak 816.332 (2,26 persen) orang, maka masih terdapat 35.226.874 (97,74 persen) orang yang memiliki potensi untuk kuliah di PTS.

Namun, yang kuliah di PTS sebanyak 474.336 orang atau masih terdapat 34,752,538 calon potensial sebagai mahasiswa PTS.

Jika demikian halnya, ironis jika PTS harus “menggugat” PTN dengan alasan tidak kebagian mahasiswa baru tanpa melakukan refleksi-diri atas dua hal terkait dengan kemampuan PTS dalam penyediaan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Pertama, daya tampung PTS, diukur dari ketersediaan sumber daya manusia (kualitas, kualifikasi, dan rasio dosen - mahasiswa), infrastruktur pembelajaran, dan laboratorium.

Jika PTS mampu memenuhi ketiga syarat daya tampung PT tersebut, tidak mustahil PTS akan sejajar dan mampu bersaing dengan PTN-PTN dalam rangka penerimaan mahasiswa. PTS juga tidak harus menunggu penerimaan mahasiswa baru oleh PTN selesai.

Kedua, aksesibilitas PTS diukur dari kemampuan mahasiswa dari aspek kedekatan lokus layanan, dan kemampuan ekonomi.

Jika PTS mampu menciptakan sistem pendidikan inovatif yang lebih fleksibel, dan mampu menciptakan sistem dan mekanisme pembayaran biaya pendidikan yang secara ekonomis lebih terjangkau dan/atau mengupayakan penyediaan sistem pendanaan pendidikan yang bisa diakses oleh mahasiswa, tidak mustahil PTS tersebut dapat menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang jauh dari pusat-pusat layanan pendidikan tinggi, dan secara ekonomis juga terbatas.

Jika PTS mampu meningkatkan daya tampung dan aksesibilitasnya, sejumlah “mitos tentang PTS”, seperti “kuliah PTS adalah simbol gagal masuk PTN”, “PTS adalah pilihan terakhir dan terpaksa”; “PTS berbiaya mahal, dan/atau “lulusan PTS kalah bersaing dengan lulusan PTN di dunia kerja”, yang selama ini menghantui dinamika perjalanan PTS secara berangsur-angsur akan hilang.

Dengan demikian, ada tiga faktor yang menyebabkan APK-PT rendah, yaitu: APK Pendidikan pra-PT rendah atau Angka Putus Sekolah tinggi; keterbatasan daya tampung, dan aksesibilitas PTN dan PTS.