Stafsus Jokowi: Bapak Saya Guru Honorer Bergaji Rp 100.000 Sebulan

KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi, Pendidikan dan Daerah Terluar, Billy Mambrasar mengaku, seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa mengangkat jutaan guru honorer di Indonesia, khususnya di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).

"Kami prihatin dengan keadaan guru honorer di banyak daerah, terlebih di daerah 3T, gaji yang didapatkan rendah ditambah beban kerja berat," ucap Billy kepada Kompas.com, Rabu (11/1/2023).

Dia mengaku, selama menjadi Staf Khusus Jokowi sudah memberikan 28 rekomendasi kebijakan.

Baca juga: Ikut SNPMB 2023? Ini 7 PTN dengan Lulusan Cepat Dapat Kerja

Salah satu kebijakan rekomendasi yang membuatnya selalu terkenang adalah Perpres No. 98 Tahun 2020.

Perpres ini mengatur pemberian gaji kepada PPPK yang diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang besarannya didasarkan golongan dan masa kerja golongan.

"Jadi saya ikut dan masukin drafnya, penyamaan gaji honorer dengan ASN, yakni lewat PPPK," ucap dia.

Billy menyebut, dirinya pernah ditanyakan oleh Jokowi terkait alasan membantu Perpres No. 98 Tahun 2020.

Pada saat itu, dia mengaku, karena bapaknya merupakan guru honorer yang sudah bekerja selama 41 tahun.

Selama bekerja jadi guru honorer, bapaknya hanya menerima pendapatan Rp 100 ribu per bulan.

"Umur bapak sudah 80-an, bekerja jadi guru honorer sudah 41 tahun. Bapak mengajar di YPK (Yayasan Pendidikan Kristen). Kalau ditanya gaji, rendah sekali Rp 100 ribu sebulan sampai sekarang," keluh pria kelahiran Yapen, Irian Jaya ini.

Dengan adanya seleksi PPPK, dia berharap guru honorer bisa mengikutinya.

Formasi PPPK terhambat di Pemda

Billy menegaskan, pengalokasian formasi PPPK banyak terhambat di pemerintah daerah (Pemda).

Itu karena, Pemda banyak mengalokasikan dananya ke infrastruktur dibanding ke pendidikan.

Baca juga: 10 PTN Terbaik Indonesia Versi THE WUR 2023 untuk Referensi SNBP

"Faktor itu yang buat formasi PPPK terhambat. Padahal banyak guru honorer yang harus diperjuangkan di daerah," jelas pria yang juga menjadi Pendiri Yayasan Kitong Bisa.

Guru daerah banyak yang tak paham digitalisasi

Saat ini, lanjut dia, banyak guru daerah yang tak paham digital.

Bahkan, banyak guru yang tak paham menggunakan handphone (HP).

"Itu yang membuat pembelajaran online yang banyak terganggu di daerah, meski internet sudah banyak yang tersambung di daerah," tegas dia.

Untuk itu, dia berharap ada regenerasi ke guru muda untuk daerah 3 T.

Baca juga: 13 PTN Terbaik Indonesia Versi QS WUR, Referensi SNBP 2023

"Regenerasi dari guru lama ke guru muda perlu dilakukan. Nah seleksi PPPK ini merupakan salah satu regenerasi untuk memperoleh guru muda yang lebih terampil, khususnya di dunia digital," tukas dia.