Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/12/2022, 16:14 WIB
Dian Ihsan

Penulis

KOMPAS.com - Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mengukuhkan 8 dosen sebagai guru besar baru di Auditorium UNY, pada Sabtu (31/12/2022).

Kedelapan guru besar itu adalah:

  • Prof. Sujarwo sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Teknologi Pemberdayaan Masyarakat pada Fakultas Ilmu Pendidikan.
  • Prof. Mami Hajaroh sebagai Guru Besar dalam Bidang Penelitian dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan.
  • Prof. Serafin Wisni Septiarti sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Pendidikan Nonformal pada Fakultas Ilmu Pendidikan.
  • Prof. Kus Eddy Sartono sebagai Guru Besar dalam Bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Dasar pada Fakultas Ilmu Pendidikan.
  • Prof. Wuri Wuryandani sebagai Guru Besar dalam Bidang Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar pada Fakultas Ilmu Pendidikan.
  • Prof. I Ketut Sunarya sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Pengkajian Kriya Tradisional pada Fakultas Bahasa dan Seni.
  • Prof. Antuni Wiyarsi sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Pembelajaran Kimia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
  • Prof. Sri Harti Widyastuti sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Kajian Sastra dan Budaya Jawa pada Fakultas Bahasa dan Seni.

Baca juga: Ini 5 Tips Kuliah Sambil Kerja ala Mahasiswi Disabilitas Unesa

Menurut Rektor UNY, Prof. Sumaryanto pengukuhan guru besar ini merupakan salah satu tradisi untuk mengapresiasi dan penghargaan bagi para dosen yang telah berjuang mendapatkan jabatan tertinggi.

"Lalu sekaligus merupakan wadah akademis bagi para guru besar untuk mengemukakan ide, gagasan dan informasi terkini terkait bidang keilmuan yang ditekuni," ucap dia dikutip dari laman UNY.

Saat pengukuhan, Prof. Sujarwo mengatakan setiap anggota masyarakat memiliki potensi yang terbaik dalam dirinya yang siap untuk diberdayakan, baik secara individu maupun kelompok.

Pemberdayaan di lakukan melalui penyadaran, pemberian daya, pengelolaan daya dan optimalisasi daya dengan memperhatikan kondisi, situasi, masalah, kebutuhan dan potensi yang dimiliki anggota masyarakat secara komprehensif.

"Hal ini di maksudkan agar serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dapat terlaksana secara efektif, produktif, dan efisien," jelas dia.

Untuk itu diperlukan alat bantu untuk memberikan kemudahan dan percepatan (akselerasi) pelaksanaan program, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau digitalisasi kegiatan dalam persiapan, pelaksanaan, evaluasi, publikasi sampai pada program tindak lanjut.

Baca juga: Unesa Peroleh Rekomendasi Dirikan Fakultas Kedokteran

Prof. Mami Hajaroh memaparkan Research, Development, dan Diffusion merupakan pendekatan penelitian yang berkelanjutan dari penelitian dasar, penelitian pengembangan dan penelitian difusi yang merupakan serangkaian tahapan penelitian untuk mengoptimalkan manfaat penelitian dengan diseminasi-difusi.

"Juga kajian berbagai penelitian difusi yang telah banyak digunakan, maka penting untuk melakukan penelitian secara berkelanjutan dengan tahap Research, Development, dan Diffussion, sehingga bisa memastikan bahwa hasil riset telah memberikan manfaat bagi masyarakat," tutur dia.

Menurut Prof. Serafin Wisni Septiarti, aksesibilitas pendidikan berkualitas bagi semua menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan anak-anak marginal berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sampai saat ini menjadi prioritas pembangunan.

Pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan formal dan pendidikan nonformal mensyaratkan peran pendidik berperspektif multikultural, memberi kesempatan yang sama bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi.

Sedangkan Kus Eddy Sartono menjelaskan, pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan politik di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik.

Baca juga: 18 Perguruan Tinggi Punya Jurusan Ilmu Hukum dengan Akreditasi Unggul

Sehingga yang bersangkutan memiliki pengetahuan politik serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Prof. Wuri Wuryandani menyebutkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar merupakan mata pelajaran yang mengemban amanah tidak hanya pada pencapaian hasil belajar secara kognitif, namun juga sikap dan keterampilan.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com