Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Riset PSPP UMJ: SDA Kawasan Perbatasan Belum Dimanfaatkan Maksimal

Kompas.com - 11/12/2022, 19:51 WIB
Yohanes Enggar Harususilo

Penulis

KOMPAS.com - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) melalui Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir (PSPP) menggelar riset Pemetaan Potensi Desa Perbatasan yang mengambil fokus observasi dan wawancara mendalam di dua kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kalimantan Barat (Kalbar).

Riset dilakukan di Sebatik Nunukan Kalimantan Utara pada 10-14 November 2022 serta di Desa Temajuk dan Sebubus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat pada 27 November hingga 2 Desember 2022.

Tim peneliti PSPP UMJ untuk Kaltara terdiri dari Ma’mun Murod (Ahli Ilmu Politik dan Rektor UMJ), Rita TP (Ahli Mikrobiologi Pertanian), dan Prian Gagani (Ahli Energi Terbarukan Teknik Elektro).

Sedangkan untuk Kalbar, peneliti PSPP UMJ terdiri atas Mawar (Ahli Administrasi Publik), Gema Fitrianto (Ahli Teknologi Limbah Teknik Kimia), dan Sa’diyah (Ahli Komunikasi Pembangunan).

Selain itu, PSPP UMJ juga mengajak peneliti dari perguruan tinggi lokal yaitu Instekmu Tarakan dan IAIS Sambas. Riset ini merupakan kerja sama antara PSPP UMJ dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.

Pemberdayaan berbasis green economy dan sustainability

Penelitian PSPP memberikan rekomendasi kebijakan serta prioritas model-model pemberdayaan ekosistem berbasis green economy dan sustainability.

Pola yang digunakan adalah mencari model terbaik di sebuah area untuk diimplementasikan, dan selanjutnya model tersebut diduplikasi di kawasan dan kabupaten lain yang telah di assesment sebelumnya.

Dengan pola ini diharapkan penggarapan pemberdayaan masyarakat itu lebih tepat, mudah diukur tingkat keberhasilannya, dan dapat ditujukan ke suatu target tahap tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi.

Baca juga: Menteri Nadiem: Kurikulum Merdeka Penting Diterapkan di Daerah 3T

Pemprov Kalimantan Utara terutama di Sebatik Nunukan selama ini menghadapi tantangan besar untuk mengubah stereotip ketertinggalan kawasan 3T.

Demikian dengan Pemprov Kalimantan Barat Kecamatan Paloh Sambas sebagai salah satu provinsi yang memiliki garis perbatasan darat maupun laut cukup panjang dengan negara tetangga, perbatasan darat maupun laut (termasuk pantai).

Kemakmuran kawasan itu selalu diperbandingkan dengan komparatornya di negara tetangga. Sudah cukup banyak upaya, baik melalui pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk memajukan kawasan perbatasan pesisir itu.

Namun karena cakupan yang luas, kompleksitas persoalan yang dihadapi, dan keterbatasan infrastruktur serta anggaran, maka masih banyak yang perlu dilakukan di kedua kawasan perbatasan ini.

SDA belum dimanfaatkan maksimal

Endang Rudiatin Ketua PSPP UMJ sekaligus Ketua Tim Peneliti mengatakan, perdagangan lintas batas di pesisir Kalimantan Utara dan Barat memiliki karakteristik yang dekat dengan perdagangan transnasional, sehingga harus lebih memperhatikan jenis barang yang diperdagangkan, potensi pasar dan posisi tawar pelaku usahanya.

"Pembeli luar negeri kerap menjadi penentu harga, jenis-jenis produk semisal rumput laut yang seharusnya dari jenis berbeda memiliki harga berbeda, dipukul rata dengan satu harga," jelas Endang.

"Sayangnya, pemerintah lokal dan pusat belum siap mengakomodir hasil sumber daya alam yang dikelola masyarakat desa menjadi produk olahan yang lebih bernilai jual. Kenyataanya, hampir semua raw material dijual ke Malaysia, tak ada sisa," tambahnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com