Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/12/2022, 13:51 WIB
Dian Ihsan

Penulis

KOMPAS.com - Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditargetkan akan mulai beroperasi dan digunakan masyarakat pada pertengahan 2023.

Berbagai wacana untuk menarik penumpang kereta cepat mulai muncul, salah satunya adalah menutup operasional KA Argo Parahyangan.

Baca juga: 30 BUMN Buka 890 Lowongan Kerja untuk Lulusan Diploma, S1, dan S2

Wacana ini sontak menuai pro dan kontra, termasuk Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Prof. Arief Anshory Yusuf.

Dia mengaku, pemerintah jangan terburu-buru mematikan operasional KA Argo Parahyangan saat kereta cepat Jakarta-Bandung beroperasi.

"Biarkan konsumen memilih dahulu kereta cepat atau Argo Parahyangan. Bila betul nanti kereta cepat lebih baik (dari kecepatan, praktikalitas, dan keterjangkauan), maka konsumen akan beralih secara alamiah. Jangan terburu-buru kalau belum jelas terbukti. Kebijakan jangan hanya dibikin berbasis asumsi," ucap dia dikutip dari laman Unpad, Kamis (8/12/2022).

Prof. Arief menilai, layanan kereta cepat dan Argo Parahyangan tidak persis sama dan ada heterogeneitas dalam kebutuhan konsumen pengguna.

Argo Parahyangan memberikan transportasi dari pusat kota ke pusat kota, dalam hal ini dari Stasiun Bandung ke Stasiun Gambir, tanpa harus transit menggunakan moda transportasi pengumpan (feeder).

Jika pemerintah tetap memaksakan untuk menutup layanan Argo Parahyangan, dia berpendapat, secara ekonomi sangat mungkin akan banyak segmen penumpang beralih ke moda transportasi lain, salah satunya adalah angkutan shuttle bus.

Baca juga: 9 Jurusan D3 UI Punya Prospek Kerja Tinggi, Referensi SNPMB 2023

Untuk itu, menutup layanan Argo Parahyangan yang mampu mengangkut sekira 8.000 penumpang per hari untuk beralih ke layanan kereta cepat dengan target angkut 30.000 penumpang per hari bukan menjadi solusi yang baik.

Lanjut Ketua Dewan Profesor Unpad ini menjelaskan, sebagai monopoli jasa perkeretaapian di Indonesia, pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI perlu mementingkan kepentingan konsumen ketimbang pemilik modal.

Menghilangkan Argo Parahyangan, kata akan berpotensi menyengsarakan konsumen.

"Monopoli terjadi secara alami seperti jasa kereta api ini perlu diregulasi atau dikelola oleh negara, agar kepentingan konsumen terjaga. Namun kalau pengelolaan monopoli ini malah mengabaikan kepentingan konsumen ini jadi regulasi monopoli salah kaprah. Kalau struktur pasarnya ada pesaing, masyarakat akan punya alternatif. Tetapi ini tidak," tegasnya.

Alternatif solusi yang bisa dilakukan salah satunya meningkatkan aksesibilitas kereta cepat dan meningkatkan efisiensi dan kenyaman dari transportasi pengumpan agar penumpang dapat beralih secara alamiah ke kereta cepat.

"Pastikan agar waktu tempuh point to point jauh lebih cepat daripada Argo. Misalnya, feeder harus super efisien dan memberikan kenyamanan pada penumpang, sehingga penumpang punya pilihan tanpa perlu mematikan alternatif moda lain," tutur dia.

Baca juga: Pilih Jurusan Kedokteran di SNBP 2023? Cek Mata Pelajaran Pendukungnya

Jangan sampai Kereta Cepat Jakarta-Bandung tak mampu tingkatkan kesejahteraan rakyat

Kereta Cepat Jakarta-Bandung.DOK PT KCIC Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com