P2G: Guru Terjerat Pinjol Banyak yang Digaji Rp 500.000 Per Bulan

KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut 42 persen masyarakat yang terjerat pinjaman online (pinjol) adalah guru.

Kebanyakan guru yang terjerat pinjol adalah guru honorer yang memiliki hutang banyak dan tak sanggup melunasinya.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengatakan, fakta guru banyak terlibat pinjol sangat meresahkan bagi P2G.

Sebab, guru sebagai figur pendidik yang semestinya bertindak rasional dan melek literasi finansial ternyata sebaliknya.

"Apakah 42 persen guru yang terjebak pinjol itu berstatus guru honorer atau swasta dengan upah yang tidak layak? Atau statusnya PNS? Jika yang kena guru honorer, kami rasa pantas saja, dampak buruk rendahnya gaji mereka. Gelap mata, pakai jalan pintas. Gaji sebulan Rp 500 ribu punya anak lebih 2 orang. Upah minimum pun tidak. Apalagi sejahtera, solusi memenuhi kebutuhan hidupnya ya ikut pinjol," kata Satriwan dalam rilisnya.

Baca juga: P2G: Begitu Sulit Nasib Guru Honorer dan PPPK di Indonesia

Satriwan mengatakan, hingga kini terdapat 1 juta guru honorer yang hidup dengan ekonomi pas-pasan.

Rata-rata gaji guru honorer di bawah UMP/UMK daerah, yakni Rp 500 ribu - 1 juta per bulan.

"Padahal berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Pasal 14, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial," kata dia.

Hingga kini, nasib para guru honorer ini belum semuanya baik. Mereka hanya bisa mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Padahal, kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat besar.

Satriwan menyebut, Indonesia tengah mengalami darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri. Proses dan keberlanjutan pembelajaran di sekolah selama ini sangat ditopang oleh tenaga Guru Honorer.

"Sampai 2024 Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN di sekolah negeri. Pada 2021 saja kita membutuhkan 1.002.616 guru ASN PPPK secara nasional. Namun sialnya, hanya 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi dari Pemda. Lebih mengenaskan sebanyak 193.954 guru lulus tes PPPK, tapi tak kunjung mendapatkan formasi hingga November 2022," ujarnya.

Baca juga: P2G: Begitu Sulit Nasib Guru Honorer dan PPPK di Indonesia

Satriwan mengatakan, janji Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) dan Menpan-RB akan mengangkat 1 juta guru ASN PPPK, tinggal janji saja.

"Lagi-lagi para guru honorer dighosting oleh Pemerintah. Janji mengangkat 1 juta guru gagal total. Sementara itu nasib dari 193 ribu guru tidak jelas, terombang-ambing oleh kacaunya seleksi PPPK hingga sekarang, belum lagi guru madrasah swasta yang ga bisa ikut, terkesan diskriminatif," tambah dia.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, terdapat berberapa cerita guru yang terjerat dalam pinjol ini, bahkan nominalnya hingga ratusan juta rupiah.