Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Fahmi Ramadhan Firdaus
Dosen

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember | Peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember

Data Protection Officer: Prospek Karier Lulusan Hukum Pasca-UU PDP

Kompas.com - 17/11/2022, 11:02 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ERA Disrupsi dan Digitalisasi membawa pengaruh yang luar biasa di berbagai bidang. Hal tersebut membuat keberadaan data sangat dibutuhkan, baik di pemerintahan, pendidikan, kesehatan maupun industri.

Namun tak jarang data-data disalahgunakan untuk hal yang tidak diinginkan, di antaranya kebocoran data pribadi.

Terakhir, publik sempat geger dengan kehadiran hacker yang mengatasnamakan dirinya Bjorka dengan menjual data-data pribadi WNI dan membocorkan data pribadi pejabat negara Indonesia.

Ulah Bjorka kemudian menjadi salah satu faktor mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sudah diinisiasi pembentuk undang-undang sejak 2016.

RUU PDP kemudian disahkan DPR bersama pemerintah pada 20 September 2022, dan diundangkan menjadi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Salah satu poin pengaturan dalam UU PDP adalah Kewajiban Pengendali Data. Pengendali data adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali terkait pemrosesan data pribadi.

Sehingga dalam hal ini pengendali data yang meminta dan memproses data pribadi masyarakat, yaitu institusi pemerintahan atau lembaga swasta.

Diatur pada pasal 20 hingga pasal 50, pengendali data memiliki kewajiban untuk menunjukkan bukti persetujuan dari subjek data, melakukan perekaman seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi, melindungi dan memastikan keamanan data pribadi, serta menyampaikan legalitas, tujuan, dan relevansi pemrosesan data pribadi.

Pengendali data kemudian wajib menunjuk pejabat pelindungan data pribadi atau yang lebih dikenal sebagai Data Protection Officer (DPO).

DPO merupakan salah satu profesi yang relatif baru dalam dunia digital namun memiliki peran yang sangat penting.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+