Komisi X DPR Desak Nadiem Tuntaskan P1 PPPK Guru Akhir Desember 2022

KOMPAS.com - Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) agar menuntaskan pelamar P1 dalam rekrutmen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru 2022 pada akhir Desember mendatang.

Pelamar Prioritas 1 (P1) merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk jabatan fungsional (JF) guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, Kamis (10/11/2022).

Agenda dalam rapat kerja tersebut adalah Evaluasi Program Kerja (Program Prioritas Nasional serta Program Prioritas Kementerian dan Lembaga tahun 2022).

Baca juga: Berbeda dengan CPNS, Ketahui Materi Ujian PPPK 2022 dan Bobotnya

Komisi X desak P1 tuntas akhir Desember 2022

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan, bahwa Menteri Keuangan pada awal November lalu menyatakan masih ada Rp 1.200 triliun alokasi anggaran yang belum terserap.

Anggaran ini bisa berubah menjadi subsidi berupa BLT, subsisi bensin dan lain sebagainya. Menurut Dede, hal ini sebetulnya menjadi kabar gembira bagi Kemendikbud Ristek apabila bisa mendorong dukungan bantuan di bidang pendidikan. Salah satunya untuk pembayaran guru.

"Mengenai rekrutmen PPPK Guru yang sudah P1 sebanyak 41.892 (belum mendapat formasi, red) mohon Mas Menteri akhir Desember ini sudah selesai," kata Dede Yusuf dalam raker.

Dia menekankan, meski pemerintah daerah belum membuka formasi, Dede berharap Kemendikbud Ristek bisa menggunakan personal approach ke Kemendagri, bupati walikota.

Kemendikbud Ristek bisa menawarkan tambahan lain yang bisa membuat Pemda membuka formasi.

"Desember akhir P1 selesai. Sehingga P2 bisa diselesaikan tahun selanjutnya. P3 di tahun selanjutnya," tegas Dede Yusuf.

Baca juga: PPPK Guru 2022 Tutup 13 November, Cek Dokumen dan Cara Unggahnya

Dede juga mengusulkan agar Kemendikbud Ristek bisa berkoordinasi dengan wakil presiden agar bisa menjadi tim percepatan rekrutmen PPPK Guru.

Sehingga bisa panggil Panselnas, BKN Pemda dan lain-lain. Hal ini bertujuan supaya ada kesepakatan bersama dengan pemerintah.

Dede juga menyinggung soal guru swasta yang tercerabut dari sekolahnya setelah lulus passing grade. Dede minta apabila sudah lulus passing grade, guru swasta bisa kembali dulu ke sekolah swasta dan digaji oleh pemerintah sampai ada formasi yang dibuka.

"Sudah dicabut dari sekolah swasta tapi belum tentu diterima di tempat lain dan tidak dapat gaji. Semuanya menangis," beber Dede.

Sementara itu Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Prof. Nunuk Suryani mengungkapkan, guru yang sudah lulus passing grade dan menjadi guru pelamar prioritas 1 (P1) sebanyak 193.954.