Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/11/2022, 09:34 WIB

KOMPAS.com - Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru 2021 dan seleksi PPPK Guru 2022 yang dinilai Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI belum jelas, mendapat 3 catatan penting.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan Kemendikbud Ristek perlu membenahi perencanaan PPPK Guru 2022 termasuk masa depan guru PPPK 2021 yang belum mendapatkan formasi.

Hingga saat ini, masih banyak guru yang telah lulus PPPK Guru 2021 namun belum diangkat Pemerintah Daerah (Pemda) karena keterbatasan anggaran.

Sehingga para guru ini, belum mendapatkan hak sepenuhnya seperti nomor pegawai, gaji dan tunjangan meski dinyatakan sebagai PPPK Guru.

Baca juga: Target 1 Juta Guru PPPK Meleset, Komisi X: Seolah Kena Prank Nasional

Saat Rapat Dengar Pendapat pada Kamis (3/11/2022), banyak anggota Komisi X yang menyebutkan alasan Pemda belum bisa memberikan tunjangan dan mengangkat guru karena Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat tidak cair.

"Selain itu, ada keluhan dari sekolah swasta karena kesulitan merekrut guru terbaik. Banyak guru swasta beralih ke PPPK," kata Dede Yusuf.

Meski tidak menyalahi aturan, namun hal ini menganggu distribusi guru di sekolah swasta dan negeri. Seharusnya pemerintah bisa mendahulukan guru honorer di sekolah negeri yang lebih lama mengajar.

Karena itu Komisi X DPR RI meminta Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Ristek Nunuk Suryani mencatat 3 saran penting terkait PPPK Guru.

Pertama, komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud Ristek RI untuk segera berkoordinasi dengan Panselnas, khususnya Kemenkeu RI dan Kemendagri RI untuk memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK yang bersumber dari APBN dengan skema pembayaran yang jelas. 

Baca juga: Cara Mengisi Deskripsi Diri Saat Daftar PPPK Guru 2022 dan Contohnya

Kedua, mendesak Kemendikbud Ristek RI untuk menyusun peta jalan penyelesaian guru honorer atau guru PPPK bersama-sama dengan Kementerian lainnya dan Pemda.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+