Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konten Prank KDRT Baim Wong, Pakar Unair: Tindakan Tak Hormati Hukum

Kompas.com - 10/10/2022, 16:40 WIB
Dian Ihsan

Penulis

KOMPAS.com - Konten prank laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dibuat oleh selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta menghebohkan masyarakat luas.

Adanya hal itu, Pakar Hukum Unair, Brahma Astagiri angkat suara.

Baca juga: 5 Negara yang Penduduknya Paling Malas di Dunia, Indonesia Nomor 1

Menurut dia, tindakan prank KDRT oleh Baim Wong bisa dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang tidak menghormati fungsi hukum.

Terutama fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Fungsi hukum, katanya, adalah sarana dalam mewujudkan keadilan.

"Oleh negara, pintu gerbang penegakan hukum pidana itu diletakkan pada institusi Polri. Nah, kok, dibuat mainan seperti konten prank ini, seolah-olah tidak menghargai sama sekali fungsi kepolisian sebagai fasilitas yang telah disediakan oleh negara," ucap dia dalam keterangannya, Senin (10/10/2022).

Konten prank Baim Wong dan Paula bisa dipidana

Brahma menjelaskan tentang Pasal 220 KUHP yang dikatakan dapat menjadi pasal persangkaan tindakan Baim Wong dan Paula Verhoeven.

Pasal 220 KUHP berbunyi "Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan".

Baca juga: Cerita Katherine, Mahasiswa yang Lulus Kuliah dari 2 Kampus Sekaligus

Brahma memaparkan, secara formal laporan KDRT yang dilakukan Paula Verhoeven di Polsek Kebayoran Lama, belum diproses.

Sehingga kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan tentang urgensi perlunya membawa tindakan prank laporan Baim Wong dan Paula Verhoeven ini menjadi tindak pidana.

Akan tetapi, dia menilai prank laporan terhadap fasilitas publik seperti kepolisian ini harus ditindaklanjuti.

"Bahkan jika di Eropa yaitu England dan Wales, tindakan semacam ini minimal bisa dikategorikan sebagai anti social behaviour offense (ASBO), karena dianggap sebagai perbuatan yang tidak menghargai kepolisian sebagai fasilitas pelayanan publik yang disediakan negara," ungkap dia.

Dia mengaku, meskipun Baim Wong dan Paula Verhoeven telah melakukan klarifikasi dan takedown konten prank terhadap kepolisian, kepolisian tetap memiliki wewenang penyelidikan.

Adapun unsur-unsur Pasal 220 KUHP yaitu adanya tersangka, melakukan perbuatan memberitahukan tindak pidana, tindak pidana yang diadukan tidak dilakukan atau tidak terjadi, dan sanksi paling lama satu tahun empat bulan.

Meski begitu, dia mengaku klarifikasi dan takedown konten prank terhadap kepolisian yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven dapat menjadi alasan peringanan pidana.

Baca juga: Dosen Unair: Ini 4 Ciri Orang Punya Kesehatan Mental yang Baik

"Namun sekali lagi apakah perlu diproses pidana atau tidak (tindakan Baim Wong dan Paula Verhoeven), tergantung pendekatan aparat kepolisian," tukas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com