Kompas.com - 25/09/2022, 21:16 WIB

KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Prof. Gayus Lumbuun menegaskan, peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Hakim Agung menjadi momentum untuk melakukan pembenahan konkret di tubuh Mahkamah Agung (MA).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara harus bertindak tegas terhadap peristiwa penangkapan Hakim Agung karena peristiwa ini tidak hanya menggemparkan masyarakat di dalam negeri tetapi juga masyarakat internasional.

“Mahkamah Agung adalah benteng pencari keadilan terakhir. Peristiwa OTT Hakim Agung mengindikasikan bahwa benteng pencari keadilan terakhir nyaris runtuh,” kata Prof Gayus Lumbuun dikutip dari rilis resmi (25/9/2022).

Karena itu, menurut Prof Gayus, Presiden perlu turun tangan karena Hakim Agung diangkat melalui Surat Keputusan Presiden.

Sejak masih menjabat sebagai Hakim Agung, Prof Gayus mengaku sudah sering mengungkapkan tentang perlunya segera dilakukan evaluasi pimpinan-pimpinan pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung.

Di Pengadilan Tinggi tercatat ada sekitar 700 orang yang menjabat sebagai ketua dan wakil ketua, di Pengadilan Tinggi terdapat 70 orang yang menjabat ketua dan wakil ketua. Sedang di Mahkamah Agung terdapat 10 pejabat penting.

Evaluasi yang dimaksud adalah mempertahankan pejabat yang baik dan mengganti mereka yang memiliki kinerja buruk. “Soal evaluasi ini sudah sering saya sampaikan secara terbuka pada beberapa forum,” jelasnya.

Jumlah pejabat tersebut kata Prof Gayus tidaklah banyak sehingga bisa dilakukan segera sebagai upaya mengembalikan kepercayaan public dan kepercayaan dunia terhadap lembaga hukum di Indonesia pasca ditangkapnya Hakim Agung oleh KPK.

Baca juga: Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud MD: Hukumannya Harus Berat, Jangan Diampuni

Prof Gayus mengakui secara kenyataan, banyak hakim, aparatur pengadilan, panitera dan lainnya yang tersangkut tindak pidana korupsi bahkan ada Ketua Pengadilan Tinggi.

MA sendiri pernah menerbitkan Maklumat nomor 1 tahun 2017 yang isinya tertulis dengan tegas sanksi berjenjang dari yang melakukan tindak pidana sampai dengan atasannya, namun maklumat tersebut tidak pernah dilakukan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.